BAB 1
PENDAHULUAN
Para
ahli menyatakan bahwa sejarah perkembangan HAM bermula dari kawasan Eropa.
Sebagian mengatakan jauh sebelum peradaban Eropa muncul, HAM telah populer di
masa kejayaan Islam seperti akan diuraikan dalam bagian lain bab ini. Wacana awal HAM di Eropa dimulai dengan lahirnya Magna
Charta yang membatasi kekuasaan absolut para penguasa atau raja-raja. Kekuasaan
absolut raja, seperti menciptakan hukum tetapi tidak terikat dengan peraturan
yang mereka buat, menjadi dibatasi dan kekuasaan mereka harus di pertanggung
jawabkan secara hukum. Sejak lahirnya Magna Charta pada tahun 1215, raja yang
melanggar aturan kekuasaan harus diadili dan mempertanggungjawabkan kebijakan
pemerintahannya di hadapan parlemen. Sekalipun kekuasaan para raja masih sangat
dominan dalam hal pembuatan undang-undang, Magna Charta telah menyulut ide
tentang keterikatan penguasa kepada hukum dan pertanggung jawaban kekuasaan
mereka kepada rakyat
Lahirnya Magna Charta merupakan cikal bakal lahirnya
Monarki Konstitusional. Keterikatan penguasa dengan hukum dapat dilihat pada
pasal 21 Magna Charta yang menyatakan bahwa “..... para Pangeran dan Baron di
hukum atau didenda berdasarkan atas kesamaan, dan sesuai dengan pelanggaran
yang dilakukannya.” Sedangkan pada pasal 40 di tegaskan bahwa “.... tak
seorangpun menghendaki kita mengingkari atau menunda tegaknya hak atau
keadilan. “
Empat abad kemudian, tepatnya pada tahun 1689, lahir
Undang-Undang Hak Asasi Manusia (HAM) di Inggris. Pada masa itu pula muncul
istilah equality before the law, kesetaraan manusia di muka hukum. Pandangan
ini mendorong timbulnya wacana negara hukum dan negara demokrasi pada kurung
waktu selanjutnya. Menurut Bill of
Rights, asas persamaan manusia di hadapan hukum harus diwujudkan betapa
pun berat rintangan yang dihadapi karena
tanpa hak persamaan maka hak kebebasan nustahil dapat terwujud.
BAB II
PEMBAHASAN
Untuk
mewujudkan kebebasan yang bersendikan persamaan hak warga negara tersebut,
lahirlah sejumlah istilah dan teori yang identik dengan perkembangan dan
karakter masyarakat Eropa, Selanjutnya Amerika : kontrak sosial (JJ Rousseau)
trias politica (Montesquieu) teori hukum kodrati (John Locke) dan hak-hak dasar
persamaan dan kebebasan (Thomas Jefferson).
1.)
Teori kontrak sosial ( JJ Rousseau)
Yang
menyatakan bahwa hubungan antara penguasa (raja) dan rakyat didasari oleh
sebuah kontra yang ketentuan-ketentuannya mengikat kedua belah pihak. Menurut
kontrak sosial, penguasa di beri kekuasaan oleh rakyat untuk menyelenggarakan ketertiban
dan menciptakan keamanan agar hak alamiah manusia terjamin dan terlaksana
secara aman. Pada saat yang sama, rakyat akan menaati penguasa mereka sepanjang
hak-hak alamiah mereka terjamin.
2.)
Trias politica (Montesquieu)
Membahas
tentang sistem politik yang membagi kekuasaan pemerintahan negara dalam tiga
komponen : pemerintahan (eksekutif ),legislatif, dan yudikatif.
3.) Teori kodrati ( John Locke)
Teori
yang mengatakan bahwa di dalam masyarakat manusia ada hak-hak dasar manusia
yang tidak dapat dilanggar oleh negara dan tidak diserahkan kepada negara.
Menurut teori ini, hak dasar ini bahkan harus dilindungi oleh negara dan
menjadi batasan bagi kekuasaan negara yang mutlak. Hak-hak tersebut terdiri
dari hak atas kehidupan, hak ats kemerdekaan, dan hak ats milik pribadi.
4.) hak-hak dasar persamaan dan kebebasan
(Thomas Jefferson).
Hak hak dasar
persamaan dan kebebasan adalah teori yang mengatakan bahwa semua manusia
dilahirkan sama dan merdeka. Manusia dianugerahi beberapa hak yang tidak dapat
berpisah-pisah, dintaranya hak kebebasan dan tuntutan kesenangan. Teori ini
banyak di pengaruhi oleh John Lock sekaligus menandai perkembangan HAM
kemudian.
1. Hak Asasi Manusia di Yunani
Filosof Yunani,
seperti Socrates (470-399 SM) meletakkan dasar bagi perlindungan dan jaminan
diakuinya hak – hak asasi manusia. Konsepsinya menganjurkan masyarakat untuk
melakukan sosial kontrol kepada penguasa yang zalim dan tidak mengakui nilai –
nilai keadilan dan kebenaran. dan
Plato (428-348 SM) telah memaklumkan kepada warga polisnya, bahwa kesejahteraan
bersama akan tercapai manakala setiap warganya melaksanakan hak dan
kewajibannya masing-masing. Aristoteles
(348-322 SM) mengajarkan pemerintah harus mendasarkan kekuasaannya pada kemauan
dan kehendak warga negaranya.
2. Hak Asasi Manusia di Inggris
Pemikiran
HAM di Inggris lebih banyak dipengaruhi oleh ajaran empirisme. dari Francis
Bacon pada abad XVII. Menurut empirisme, pengetahuan itu hanya dapat dibentuk
melalui pengalaman sebagi sumbernya. Thomas Hobbes (1588-1679) mengajarkan
bahwa semua manusia itu memiliki sifat yang sama. Manusia dipandang sebagai homo
homini lupus yaitu naluri manusia itu bagaikan serigala untuk selalu ingin
mempertahankan dirinya sendiri, bersaing, dan saling menerkam sesamanya.
Konflik dan pertikaian akan muncul manakala manusia mengikuti nalurinya.
Menurut John Locke (1632-1704) supaya negara tidak sewenang-wenang, maka
kekuasaannya dipisahkan menjadi: (a) legislatif yaitu kekuasaan membuat
undang-undang, (b) eksekutif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan pemerintahan
negara, (c) federatif yaitu kekuasaan untuk menentukan perang dan damai. Ketiga
kekuasaan tersebut tidak boleh mencampuri satu dengan lainnya.
Pemikiran Locke
kemudian dilanjutkan oleh J.J. Rousseau yang memandang manusia itu sebagai makhluk
alamiah. Dalam keadaan alamiah itu manusia memiliki kebebasan, hak hidup, dan
hak milik. Pemikiran beberapa tokoh tersebut di atas, memberikan inspirasi
untuk memperjuangkan HAM di Inggris. Menurut Magna Charta (Al Hakim,
2002) membatasi kekuasaan Raja. Pada tahun 1629 masyarakat mengajukan Petition
of Right (petisi hak asasi manusia) yang berisi tentang pajak yang dipungut
kerajaan harus mendapat persetujuan parlemen Inggris. Pada tahun 1679 dibuatlah
suatu ketentuan di dalam Habeas Corpus Act yang menyatakan bahwa
penangkapan terhadap seseorang hanya dapat dilakukan apabila disertai dengan
surat-surat yang lengkap dan sah. Ketentuan ini disusul aturan baru yaitu pada
tahun 1689 dibuat Bill of Right yang menyatakan bahwa pemungutan pajak
harus mendapat persetujuan parlemen dan parlemen dapat mengubah keputusan Raja.
Berbagai ketentuan HAM dan hukum tersebut bertujuan untuk membatasi kekuasaan
Raja agar tidak sewenang-wenang dan melindungi warga negara sebagai manusia.
Inggris sering disebut–sebut sebagai negara pertama di dunia
yang memperjuangkan hak asasi manusia. Tonggak pertama bagi kemenangan hak-hak
asasi terjadi di Inggris. Perjuangan tersebut tampak dengan adanya berbagai
dokumen kenegaraan yang berhasil disusun dan disahkan. Dokumen-dokumen tersebut adalah
sebagai berikut :
a) MAGNA
CHARTA
Pada awal abad XII Raja Richard yang
dikenal adil dan bijaksana telah diganti oleh Raja John Lackland yang bertindak
sewenang–wenang terhadap rakyat dan para bangsawan. Tindakan sewenang-wenang
Raja John tersebut mengakibatkan rasa tidak puas dari para bangsawan yang
akhirnya berhasil mengajak Raja John untuk membuat suatu perjanjian yang
disebut Magna Charta atau Piagam Agung.
Magna Charta dicetuskan pada 15 Juni
1215 yang prinsip dasarnya memuat pembatasan kekuasaan raja dan hak asasi
manusia lebih penting daripada kedaulatan raja. Tak seorang pun dari warga
negara merdeka dapat ditahan atau dirampas harta kekayaannya atau diasingkan
atau dengan cara apapun dirampas hak-haknya, kecuali berdasarkan pertimbangan
hukum. Piagam Magna Charta itu menandakan kemenangan telah diraih sebab hak-hak
tertentu yang prinsip telah diakui dan dijamin oleh pemerintah. Piagam tersebut
menjadi lambang munculnya perlindungan terhadap hak-hak asasi karena ia
mengajarkan bahwa hukum dan undang-undang derajatnya lebih tinggi daripada
kekuasaan raja.
Isi Magna
Charta adalah sebagai berikut :
1) Raja beserta
keturunannya berjanji akan menghormati kemerdekaan, hak, dan kebebasan Gereja
Inggris
2) Raja berjanji
kepada penduduk kerajaan yang bebas untuk memberikan hak-hak sebagi berikut :
a) Para petugas
keamanan dan pemungut pajak akan menghormati hak-hak penduduk.
b) Polisi ataupun
jaksa tidak dapat menuntut seseorang tanpa bukti dan saksi yang sah.
c) Seseorang yang bukan budak tidak
akan ditahan, ditangkap, dinyatakan bersalah tanpa perlindungan negara dan
tanpa alasan hukum sebagai dasar tindakannya.
d) Apabila seseorang tanpa perlindungan
hukum sudah terlanjur ditahan, raja berjanji akan mengoreksi kesalahannya.
b) PETITION
OF RIGHTS
Pada dasarnya Petition of Rights
berisi pertanyaan-pertanyaan mengenai hak-hak rakyat beserta jaminannya. Petisi
ini diajukan oleh para bangsawan kepada raja di depan parlemen pada tahun 1628.
Isinya secara garis besar menuntut hak-hak sebagai berikut :
a) Pajak dan pungutan
istimewa harus disertai persetujuan.
b) Warga negara tidak boleh dipaksakan
menerima tentara di rumahnya.
c) Tentara tidak
boleh menggunakan hukum perang dalam keadaan damai.
c) HOBEAS
CORPUS ACT
Hobeas Corpus Act adalah undang-
undang yang mengatur tentang penahanan seseorang dibuat pada tahun 1679. Isinya
adalah sebagai berikut :
a) Seseorang yang
ditahan segera diperiksa dalam waktu 2 hari setelah penahanan.
b) Alasan penahanan seseorang harus
disertai bukti yang sah menurut hukum.
d) BILL
OF RIGHTS
Bill of Rights merupakan
undang-undang yang dicetuskan tahun 1689 dan diterima parlemen Inggris, yang
isinya mengatur tentang :
1) Kebebasan dalam
pemilihan anggota parlemen.
2) Kebebasan
berbicara dan mengeluarkan pendapat.
3) Pajak,
undang-undang dan pembentukan tentara tetap harus seizin parlemen.
4) Hak warga Negara untuk memeluk agama
menurut kepercayaan masing-masing .
5) Parlemen berhak untuk mengubah
keputusan raja.
3. Hak Asasi
Manusia di Amerika Serikat
Bangsa
Amerika berasal dari kaum imigran berbagai negara Eropa, Asia, Afrika, dan
Australia. Kaum imigran tersebut semula berpikir secara sempit untuk
kepentingannya sendiri. Mereka mempunyai kebiasaan dan pengalaman sendiri yang
dibawa dari negaranya. Keanekaragaman bangsa Amerika tersebut sebagai potensi
negara harus diterima dan diberdayakan demi kejayaan Amerika. Ketika Amerika
masih di bawah pemerintahan kolonial Inggris, masyarakat diperlakukan secara
tidak adil.
Pada tahun 1776
bangsa Amerika menyatakan kemerdekaan dari pemerintahan kerajaan Inggris
melalui Declaration of Independence. Rakyat Amerika yang bersifat
heterogen itu harus dapat hidup berdampingan secara damai. Hak-hak asasi
masyarakat harus dijamin dan dilindungi tanpa pengecualian. Simbol HAM dan
demokrasi itu diujudkan dengan patung liberty. Ketika sedang berkecamuk perang
dunia ke II, Presiden Franklin Delano Roosvelt dihadapan konggres Amerika
(1941) menyatakan ada empat kemerdekaan yaitu: (a) freedom of speech (kebebasan
berbicara dan berpendapat), (b) freedom of Religon ( kebebasan
beragama), (c) freedom from fear (bebas dari rasa takut) dan (d) freedom
from want (bebas dari kemiskinan).
Pemikiran filsuf John Locke (1632-1704) yang merumuskan
hak-hak alam,seperti hak atas hidup, kebebasan, dan milik (life, liberty, and
property) mengilhami sekaligus menjadi pegangan bagi rakyat Amerika sewaktu
memberontak melawan penguasa Inggris pada tahun 1776. Pemikiran John Locke
mengenai hak – hak dasar ini terlihat jelas dalam Deklarasi Kemerdekaan Amerika
Serikat yang dikenal dengan DECLARATION OF INDEPENDENCE OF THE UNITED STATES.
Revolusi Amerika dengan Declaration of Independence-nya
tanggal 4 Juli 1776, suatu deklarasi kemerdekaan yang diumumkan secara aklamasi
oleh 13 negara bagian, merupakan pula piagam hak – hak asasi manusia karena
mengandung pernyataan “Bahwa sesungguhnya semua bangsa diciptakan sama derajat
oleh Maha Pencipta. Bahwa semua manusia dianugerahi oleh Penciptanya hak hidup,
kemerdekaan, dan kebebasan untuk menikmati kebhagiaan.
John Locke
menggambarkan keadaan status naturalis, ketika manusia telah memiliki
hak-hak dasar secara perorangan. Dalam keadaan bersama-sama, hidup lebih maju
seperti yang disebut dengan status civilis, locke berpendapat bahwa
manusia yang berkedudukan sebagai warga negara hak-hak dasarnya dilindungi oleh
negara.
Declaration of
Independence di Amerika Serikat menempatkan Amerika sebagai negara yang memberi
perlindungan dan jaminan hak-hak asasi manusia dalam konstitusinya, kendatipun
secara resmi rakyat Perancis sudah lebih dulu memulainya sejak masa Rousseau.
Kesemuanya atas jasa presiden Thomas Jefferson presiden Amerika Serikat lainnya
yang terkenal sebagai “pendekar” hak asasi manusia adalah Abraham Lincoln, kemudian
Woodrow Wilson dan Jimmy Carter.
Amanat Presiden
Flanklin D. Roosevelt tentang “empat kebebasan” yang diucapkannya di depan
Kongres Amerika Serikat tanggal 6 Januari 1941 yakni :
a)
Kebebasan
untuk berbicara dan melahirkan pikiran (freedom of speech and expression).
b)
Kebebasan
memilih agama sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya (freedom of religion).
c)
Kebebasan
dari rasa takut (freedom from fear).
d)
Kebebasan
dari kekurangan dan kelaparan (freedom from want).
Kebebasan- kebebasan tersebut dimaksudkan sebagai kebalikan
dari kekejaman dan penindasan melawan fasisme di bawah totalitarisme Hitler
(Jerman), Jepang, dan Italia. Kebebasan – kebebasan tersebut juga merupakan hak
(kebebasan) bagi umat manusia untuk mencapai perdamaian dan kemerdekaan yang
abadi. Empat kebebasan Roosevelt ini pada hakikatnya merupakan tiang penyangga
hak-hak asasi manusia yang paling pokok dan mendasar.
4. Hak Asasi Manusia di Perancis
Pemikiran yang
berkembang di Perancis lebih banyak bercorak rasionalisme, artinya rasio
dijadikan sumber dan ukuran untuk menentukan kebenaran. Rene Descates
mengatakan cogito ergo sum, artinya aku berpikir maka aku ada.
Keberadaanku ditentukan oleh cara berpikirku. Menurutnya hak asasi manusia
terletak pada kebebasan untuk berpikir dan berkehendak. Rasionalisme tumbuh
subur di Perancis dan dikembangkan lebih lanjut oleh Auguste Comte melalui tiga
tahap: Pertama, tahap theologis dimana kehidupan masyarakat ditentukan
oleh kepercayaan pada kekuatan adi kodrati. Kedua, tahap metafisis
dimana kehidupan masyarakat ditentukan oleh kekuatan berpikir rasional. Ketiga,
tahap positif dimana kehidupan masyarakat ditentukan oleh ilmu pengetahuan
dan teknologi.
Perjuangan
bangsa Perancis dalam mewujudkan HAM ditandai dengan dirobohkannya penjara
Bastille, seraya mengumadangkan semboyan liberty (kemerdekaan) equality
(persamaan), dan egality (persaudaraan). Revolusi Perancis (1789)
dimulai dengan dideklarasikan Declaration des droits de`lHomme et du Citoyen
(deklarasi tentang hak asasi manusia dan penduduk). Deklarasi tersebut
berisi pernyataan bahwa manusia itu dilahirkan dalam keadaan bebas dan
mempunyai kedudukan yang sama.
Perjuangan hak asasi manusia di Prancis dirumuskan dalam
suatu naskah pada awal Revolusi Prancis. Perjuangan itu dilakukan untuk melawan
kesewenang-wenangan rezim lama. Naskah tersebut dikenal dengan DECLARATION DES
DROITS DE L’HOMME ET DU CITOYEN yaitu pernyataan mengenai hak-hak manusia dan
warga negara. Pernyataan yang dicetuskan pada tahun 1789 ini mencanangkan hak
atas kebebasan, kesamaan, dan persaudaraan atau kesetiakawanan (liberte,
egalite, fraternite).
Lafayette merupakan pelopor penegakan hak asasi manusia
masyarakat Prancis yang berada di Amerika ketika Revolusi Amerika meletus dan
mengakibatkan tersusunnya Declaration des Droits de I’homme et du Citoyen.
Kemudian di tahun 1791, semua hak-hak asasi manusia dicantumkan seluruhnya di
dalam konstitusi Prancis yang kemudian ditambah dan diperluas lagi pada tahun
1793 dan 1848. Juga dalam konstitusi tahun 1793 dan 1795. revolusi ini
diprakarsai pemikir – pemikir besar seperti : J.J. Rousseau, Voltaire, serta
Montesquieu. Hak Asasi yang tersimpul dalam deklarasi itu antara lain :
a. Manusia
dilahirkan merdeka dan tetap merdeka.
b. Manusia
mempunyai hak yang sama.
c. Manusia merdeka
berbuat sesuatu tanpa merugikan pihak lain.
d. Warga Negara mempunyai hak yang sama
dan mempunyai kedudukan serta pekerjaan umum.
e. Manusia tidak
boleh dituduh dan ditangkap selain menurut undang-undang.
f. Manusia
mempunai kemerdekaan agama dan kepercayaan.
g. Manusia merdeka mengeluarkan
pikiran.
h. Adanya kemerdekaan surat kabar.
i.
Adanya kemerdekaan bersatu dan berapat.
j.
Adanya kemerdekaan berserikat dan
berkumpul.
k. Adanya kemerdekaan
bekerja,berdagang, dan melaksanakan kerajinan.
l.
Adanya
kemerdekaan rumah tangga.
m. Adanya kemerdekaan hak milik.
n. Adanya kemedekaan lalu lintas.
o. Adanya hak
hidup dan mencari nafkah.
5. Hak Asasi Manusia oleh PBB
Setelah perang dunia kedua, mulai tahun 1946, disusunlah
rancangan piagam hak-hak asasi manusia oleh organisasi kerja sama untuk sosial
ekonomi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang terdiri dari 18 anggota. PBB membentuk
komisi hak asasi manusia (commission of human right). Sidangnya
dimulai pada bulan januari 1947 di bawah pimpinan Ny. Eleanor Rossevelt. Baru 2
tahun kemudian, tanggal 10 Desember 1948 Sidang Umum PBB yang diselenggarakan
di Istana Chaillot, Paris menerima baik hasil kerja panitia tersebut. Karya itu
berupa UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS atau Pernyataan Sedunia tentang
Hak – Hak Asasi Manusia, yang terdiri dari 30 pasal. Dari 58 Negara yang terwakil
dalam sidang umum tersebut, 48 negara menyatakan persetujuannya, 8 negara
abstain, dan 2 negara lainnya absen. Oleh karena itu, setiap tanggal 10
Desember diperingati sebagai hari Hak Asasi Manusia.
Universal Declaration of Human Rights antara lain
mencantumkan, Bahwa setiap orang mempunyai Hak :
1. Hidup
2. Kemerdekaan dan keamanan badan
3. Diakui kepribadiannya
4. Memperoleh pengakuan yang sama
dengan orang lain menurut hukum untuk mendapat jaminan hokum dalam perkara
pidana, seperti diperiksa di muka umum, dianggap tidak bersalah kecuali ada
bukti yang sah
5. Masuk dan keluar wilayah suatu
Negara
6. Mendapatkan asylum
7. Mendapatkan suatu kebangsaan
8. Mendapatkan hak milik atas benda
9. Bebas mengutarakan pikiran dan
perasaan
10. Bebas memeluk agama
11. Mengeluarkan pendapat
12. Berapat dan berkumpul
13. Mendapat jaminan sosial
14. Mendapatkan pekerjaan
15. Berdagang
16. Mendapatkan pendidikan
17. Turut serta
dalam gerakan kebudayaan dalam masyarakat
18. Menikmati
kesenian dan turut serta dalam kemajuan keilmuan
Majelis umum memproklamirkan Pernyataan Sedunia tentang Hak
Asasi Manusia itu sebagai tolak ukur umum hasil usaha sebagai rakyat dan bangsa
dan menyerukan semua anggota dan semua bangsa agar memajukan dan menjamin
pengakuan dan pematuhan hak-hak dan kebebasan- kebebasan yang termasuk dalam
pernyataan tersebut. Meskipun bukan merupakan perjanjian, namun semua anggota
PBB secara moral berkewajiban menerapkannya.
Pada zaman Yunani Kuno Plato telah
memaklumkan kepada warga polisnya, bahwa kesejahteraan bersama akan tercapai
manakala setiap warganya melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing.
Dalam akar
kebudayaan indonesiapun pengakuan serta penghormatan tentang hak asasi manusia
telah dimulai berkembang, misalnya dalam masyarakat. Jawa telah dikenal tradisi
‘Hak pepe’, yaitu hak warga desa yang diakui dan dihormati oleh pengausa,
seperti mengemukakan pendapat, walaupun hak tersebut bertentangan dengan
kemauan penguasa (baut & Beny, 1988 : 3)
Awal
perkembangan hak asasi manusia dimulai tatkala ditandatangani Magna Charta
(1215), oleh raja John Leckland. Kemudian juga penandatanganan petition of
right pada tahun 1628 oleh raja Charles I. dalam hubungan ini raja berhadapan
dengan utusan rakyat (house of commons). Dalam hubungan inilah maka
perkembangan hak asasi manusia itu sangat erat hubungannya dengan perkembangan
demokrasi. Setelah itu perjuangan yang lebih nyata pada penandatangan bill of
right, oleh raja Willem III pada tahun 1986, sebagai hasil dari pergolakan
politik yang dahsyat yang disebut sebagai the Glorious Revolution. Peristiwa
ini tidak saja sebagai suatu kemenanganparlemen atas raja, melainkan juga
merupakan kemenangan rakyat dalam pergolakan yang menyertai pergolakan Bill of
right yang berlangsung selama 60 tahun (Asshiddqie, 2006 : 86). Perkembangan
selanjutnya perjuangan hak asasi manusia dipengaruhi oleh pemikiran filsuf
inggris John Locke yang berpendapat bahwa manusia tidaklah secara absolut
menyerahkan hak-hak individunya kepada penguasa. Hak – hak yang diserahkan
kepada penguasa adalah hak – hak yang berkaitan dengan perjanjian tentang
negara, adapun hak-hak lainnya tetap berada pada masing-masing individu.
Beberapa agenda politik telah melihat suatu pertumbuhan yang cepat
dan dramatis seperti yang dilakukan oleh "hak asasi manusia." Sebelum
1940-an, istilah ini jarang digunakan. Tidak ada gerakan internasional yang
berkelanjutan dalam namanya. Tidak ada organisasi non-pemerintah (LSM) dengan
jangkauan global untuk membela prinsip-prinsipnya. Tidak ada hukum
internasional dibuat untuk melindungi hak asasi manusia kami.Pada tahun 1990an,
namun Anda tidak bisa menghindarinya. Semakin baik terkenal organisasi-Barat
Komisi Ahli Hukum Internasional, Amnesty International, dan Human Rights
Watch-menjelajahi dunia mencari pelanggaran. NATO dituntut perang atas nama
"hak asasi manusia." Kurang dikenal untuk Eropa dan Amerika Utara
adalah ratusan LSM luar Eropa dan Amerika Serikat mendefinisikan diri mereka
sebagai lembaga hak asasi manusia, hampir semua dari mereka dengan kelahiran
tanggal tidak lebih awal dari 1985. Rigoberta Menchú sekarang memimpin dengan
Fundación Rigoberta Menchú Tum, sebuah organisasi perdamaian yang terletak di
Meksiko yang kampanye atas nama hak asasi manusia, khususnya bagi masyarakat
adat. Ini adalah salah satu organisasi seperti itu di Amerika Latin.
Pada tahun 1993, ketika sejumlah pemerintah Asia
berusaha menggagalkan Wina Serikat Konferensi Perserikatan Bangsa tentang Hak
Asasi Manusia, menyerukan pengakuan khusus "nilai-nilai Asia" dan
peninjauan kembali atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, 180 LSM Asia berkumpul,
diproduksi counter -dokumen, dan membuktikan kekuatan politik yang tangguh
sebagai oposisi terhadap pemerintah mereka.
Di Afrika, di awal 1990-an, serangkaian rezim
bersumpah untuk demokrasi dan menghormati HAM. Sejumlah kelompok pemantau lokal
bermunculan untuk mencoba melacak beberapa situasi sangat tidak stabil.Bukan
hanya itu aktivisme menyebar di seluruh dunia. Agenda HAM diperluas juga. Ada
perhatian baru bagi keadilan internasional, yang paling terkenal dalam upaya
untuk membawa diktator berdarah ke pengadilan. MiloŒseviŒ Slobodan di dermaga
hasilnya. "Hak-hak perempuan adalah hak asasi manusia juga," diperluas
panggilan yang berasal dari 1980-an, agenda organisasi hak asasi manusia dengan
cara lain. Hak masyarakat adat, hak anak, hak atas kesehatan, bahkan ekonomi
dan sosial hak-tidak ada yang di atas meja pada tahun 1970 sebagai "hak
asasi manusia" klaim. Semua, dalam satu atau lain cara, adalah bagian dari
diskusi dengan akhir century.Namun apa artinya semua ini menambahkan hingga
1990-an telah menjadi akhir sedih pas ke abad kedua puluh berdarah. Rwanda,
Kosovo, Timor Timur, Irak, Tepi Barat-pilihlah. Siapa yang akan berpendapat
dekade telah sebagai sangat pasifik sebagai pembicaraan memabukkan pada tahun
1989 dari "akhir sejarah" atau "tata dunia baru" telah
meramalkan Apa untungnya manusia diperluas hak agenda lakukan untuk wanita
Afghan di bawah Taliban, bagi para pengangguran di Argentina, untuk sakit
mental sekarang dipenjara di penjara-penjara Amerika, untuk Kurdi di Irak atau
Turki Pemerintah terus menjadi sebagai mendua seperti biasa, ritual mengucapkan
slogan-slogan mereka diabaikan ketika nyaman. Kontradiksi yang muncul adalah
penjelasan: Mengapa semua energi dan usaha akan di aktivisme hak asasi manusia
menghasilkan hasil seperti sudah dipastikan sangat kurang, Bagaimana mungkin retorika hak asasi manusia
menjadi begitu global meresap sementara politik hak asasi manusia teramat
sangat lemah.
Mengingat semua aktivisme hak asasi manusia dekade
ini, tidak mengherankan bahwa sejarawan, dengan cara yang kecil, bergabung
dengan pawai. Pada tahun 1994, Amnesty International mensponsori serangkaian
ceramah oleh sejarawan pada interaksi antara sejarah dan HAM. Patrick
Collinson, Carlo Ginzburg, Emmanuel Le Roy Ladurie, Robert Darnton, Elizabeth
Fox-Genovese, dan Ian Kershaw adalah di antara tokoh-tokoh yang berkontribusi.
"Hak asasi manusia" adalah tema tahun 1997 Amerika konvensi Asosiasi
Bersejarah di New York. Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah buku telah
muncul mencoba untuk historicize subjek. Sementara berbasis universitas
sejarawan seperti Paul Lauren, Lynn Hunt, dan Jeffrey Wasserstrom telah
membahas topik ini, wartawan, sarjana hukum, aktivis politik, dan ilmuwan
politik telah dilakukan masih jauh lebih dari penulisan sejarah. Lapangan tetap
menyegarkan belum lengkap. Para
sejarawan telah, setidaknya pada abad kedua puluh, untuk particularists
sebagian besar. Mereka ingin tahu dengan sangat mendalam adegan lokal mereka
survei. Dan pada masa lalu, ini berarti, lebih sering daripada tidak, semacam
relativisme budaya refleksif. Pembicaraan tentang hak-hak universal adalah
tersangka, dengan bau imperialisme budaya dan berpikiran sederhana rasionalisme
samar-samar menggantung tentang hal itu. Butuh akhir Perang Dingin dan obrolan
tentang globalisasi untuk memindahkan beberapa sejarawan untuk subjek. Ini
seharusnya tidak mengejutkan bahwa pergeseran dalam sejarah disejajarkan dengan
pergeseran serupa di antara anthropologists.Tapi ini telah pergi, untuk kedua
kelompok, strain antara rasa hormat tradisional mereka untuk kepentingan lokal
dan baru di global. Bagaimana mengelolainimemanglicin.
Salah satu tren penting dalam pembahasan terakhir telah menjelajahi sejarah dan nuansa idiom HAM. Berpusat pada bahasa menimbulkan masalah sendiri. Di satu sisi, tampaknya terlalu membatasi untuk membatasi diri untuk menganalisis klaim eksplisit dibuat atas nama "hak manusia" atau "hak asasi manusia." Sebagian besar aktivisme untuk keadilan sosial telah terjadi tanpa menggunakan idiom HAM. Apakah salah satu mengecualikan dari cerita drive ini untuk membuat tempat kerja yang aman, misalnya, jika dilakukan atas nama "keadilan sosial" bukan "hak asasi manusia"? Di sisi lain, analisis dilakukan atas nama "hak manusia" dapat sangat ketinggalan zaman, mirip dengan berbicara tentang perbaikan mobil pada abad keenam belas. Mohandas Gandhi, misalnya, disebutkan dalam beberapa buku yang dibahas di sini sebagai teman hak asasi manusia. Namun Gandhi umumnya tidak disukai "hak-talk" dari segala jenis, mengaitkannya dengan pemanjaan diri dari abad modern. Ini adalah salah satu cara dia berbeda dengan Partai Kongres India, yang perwakilan PBB adalah pendukung aktif kerja hak asasi manusia pada waktu itu. Gandhi lebih suka membingkai retorikanya dalam hal "tugas" dan menjaga jarak dari 1940 hak asasi manusia campaigns.
Salah satu tren penting dalam pembahasan terakhir telah menjelajahi sejarah dan nuansa idiom HAM. Berpusat pada bahasa menimbulkan masalah sendiri. Di satu sisi, tampaknya terlalu membatasi untuk membatasi diri untuk menganalisis klaim eksplisit dibuat atas nama "hak manusia" atau "hak asasi manusia." Sebagian besar aktivisme untuk keadilan sosial telah terjadi tanpa menggunakan idiom HAM. Apakah salah satu mengecualikan dari cerita drive ini untuk membuat tempat kerja yang aman, misalnya, jika dilakukan atas nama "keadilan sosial" bukan "hak asasi manusia"? Di sisi lain, analisis dilakukan atas nama "hak manusia" dapat sangat ketinggalan zaman, mirip dengan berbicara tentang perbaikan mobil pada abad keenam belas. Mohandas Gandhi, misalnya, disebutkan dalam beberapa buku yang dibahas di sini sebagai teman hak asasi manusia. Namun Gandhi umumnya tidak disukai "hak-talk" dari segala jenis, mengaitkannya dengan pemanjaan diri dari abad modern. Ini adalah salah satu cara dia berbeda dengan Partai Kongres India, yang perwakilan PBB adalah pendukung aktif kerja hak asasi manusia pada waktu itu. Gandhi lebih suka membingkai retorikanya dalam hal "tugas" dan menjaga jarak dari 1940 hak asasi manusia campaigns.
Ini seharusnya tidak mengejutkan bahwa kedua
kecenderungan hanyalah versi kesenjangan universal / tertentu. Pendekatan luas
dapat angin menyamakan "hak manusia" dengan apa pun "baik."
Buddha dan Yesus sekarang menjadi aktivis hak asasi manusia. Hal semacam ini
bisa cepat basah. Metode lain, bagaimanapun, berpotensi kepiting kita ke
tempat-tempat di mana sihir beberapa kata-hak setiap orang, hak asasi manusia,
derechos Humanos, renquan-sebenarnya sedang diucapkan.
Tidak ada jawaban yang pasti di sini.
Sebaliknya, sejarawan harus membuat pilihan informasi, membuat jelas bagi diri
mereka sendiri dan pembaca mereka apa yang mereka, dan tidak, coba lakukan.
Dengan hati-hati dalam pikiran, perhatian terhadap sejarah bicara hak asasi
manusia dapat menghasilkan banyak. Klaim ahistoris tentang hak asasi manusia
masih merajalela di kalangan aktivis, pengacara, dan ahli teori politik.
Pernyataan Grand argumen abstrak yang dibuat atas nama hak asasi manusia terus
berkembang, dengan tuduhan imperialisme budaya dan pertahanan relativisme
budaya diduga datang di respon. Sejarawan memiliki kesempatan untuk menariknya
diskusi ini ke tingkat yang lebih canggih dengan menolak untuk melihat
kesenjangan particularist / universal sebagai kata terakhir. Salah satu cara
untuk melakukan ini adalah dengan memperhatikan nuansa bahasa politik dalam
pengaturan budaya yang berbeda. Dan beberapa sejarawan baru-baru ini melakukan
hal itu.
Klaim
tentang hak-hak alam, hak setiap orang, atau hak asasi manusia adalah satu
aspek dari ekspansi yang lebih besar dari hak-talk dalam tiga abad terakhir.
Pada subjek hak asasi manusia, ada beberapa titik awal yang baik. Esai luka
bakar Weston di Encyclopedia Britannica adalah permata, menyapu panorama
melalui empat abad history. intelektual semacam gambaran umum, namun, seperti
yang baik seperti itu, masih tetap hanya titik awal.
Dalam beberapa tahun terakhir, perhatian kepada
subjek telah terjadi sebagai sejarawan dunia Euro awal modern mencoba untuk
bergerak melampaui apa yang disebut "sintesis republik." Kerangka
penafsiran, terutama terkait dengan JGA Pocock, dipahami banyak ketujuh belas
dan kedelapan belas abad kehidupan politik sebagai curiga terhadap modernitas.
Kebajikan adalah nilai inti sipil, perdagangan, kepentingan pribadi, dan
hak-hak individu adalah tersangka. Tapi seperti penafsiran ini telah kehilangan
penganut, itu juga telah menciptakan minat baru pada awal hak alam modern,
terutama di dunia Anglo-Amerika. Knud Haakonssen telah menerbitkan sebuah
penelitian yang sangat kaya teori hukum awal modern natural, menunjukkan
pergeseran bertahap dari tugas untuk hak dalam etika ketujuh belas dan abad
kedelapan belas dan philosophy.
Haakonssen
dimulai Hukum Alam dan Filsafat Moral dengan abad ketujuh belas pemikir, Hugo
Grotius , Thomas Hobbes, dan Samuel Pufendorf. Sebagian besar buku ini
diberikan kepada analisis rinci dari hasil pemikiran filsuf moral Skotlandia.
Francis Hutcheson, David Hume, Adam Smith, Thomas Reid, Dugald Stewart, dan
James Mill masing-masing mendapat sebuah bab. Dia menutup buku dengan diskusi
tentang revolusi AS.
Menurut Haakonssen, Amerika retorika revolusioner
didominasi oleh tradisi Eropa yang dipandang hak alam sebagai mengalir keluar
dari hukum alam. Ada tatanan alam kepada dunia, dan tugas lebih penting
daripada hak. Hak memang ada, hak asasi bahkan, tapi mereka "logis
bawahan." Untuk Haakonssen, tahun 1970-an dan 1980-an perdebatan
penafsiran liberal versus republik Revolusi Amerika kehilangan intinya. Ini
bukan pertanyaan tentang "hak" versus "kebajikan." Bicara
hak subjektif terputus dari hukum alam bukan koin umum sampai abad kesembilan belas.
Pada saat revolusi, menurut Haakonssen, hak alamiah adalah "turunan dari
pungutan yang diberlakukan oleh hukum alam." Haakonssen brilian
membahas filsuf moral Eropa. Apa katanya tentang Revolusi Amerika adalah
menarik tetapi kurang meyakinkan. Ia harus menutupi terlalu banyak terlalu
cepat, sangat berbeda dari bab-bab tentang pemikir Skotlandia individu. Dalam
pembahasannya tentang revolusi, ada paragraf terlalu banyak membuat pernyataan
tentang perspektif Amerika yang tidak memiliki catatan kaki. Penulis harus
melakukan terlalu rumit menjelaskan untuk membenarkan mengapa Amerika berbicara
begitu bertubi-tubi tentang "hak" bukan "tugas."
Bagian-bagian seperti itu bukan sejarah, mereka adalah filsuf modern yang
merekonstruksi masa lalu sebagai secara logis seharusnya. Kritik ini,
bagaimanapun, tidak dimaksudkan untuk mengurangi daya keseluruhan buku ini.
Yang Haakonssen adalah diskusi yang paling canggih filsafat hak alam di
generasi ini, suatu prestasi yang benar-benar tangguh.
Sebuah
rendering yang berbeda dari hak alami dapat ditemukan dalam karya Michael
Zuckert. Zuckert telah menulis tubuh besar bekerja pada 1990-an menyerang
synthesis.12 republik Tidak seperti Haakonssen, bagaimanapun, Zuckert membela,
dengan semangat besar dan keuletan, gagasan bahwa revolusi adalah Lockean dan
modern. Tidak seperti Haakonssen, ia menolak gagasan bahwa Locke hak alami
berasal dari tugas hukum alam. Dan sedangkan Haakonssen berkurang pentingnya
kontrak sosial dalam membaca tentang abad kedelapan belas berpikir hak alam,
Zuckert terus menyorotnya. Amerika Serikat, menurut Zuckert, "alami hak
republik."Zuckert melakukan pekerjaan yang baik untuk menunjukkan
bagaimana alam meresap hak bicara adalah selama revolusi. Klaim yang paling
berlebihan dari Kayu Pocock atau Gordon tentang asal republik klasik revolusi
belum berdiri dengan baik. Analisis Zuckert dari Deklarasi Kemerdekaan juga
sama meyakinkan. Sejak awal, Revolusi Amerika adalah tentang melindungi hak-hak
alami. Dia kurang persuasif, namun, ketika alasan bahwa inti revolusioner pikir
berasal dari John Locke. Ada beberapa tempat, seperti menunjukkan Haakonssen,
di mana hak alam ide mungkin tumbuh. Selain itu, sebagus analisis Zuckert
tentang ide-ide politik, politik sebagian besar hilang. Revolusioner Zuckert
adalah filsuf politik, bukan politisi.
Kedua Haakonssen dan Zuckert unggul dalam analisis
ide-ide politik. Mereka membaca layak, beberapa karya terbaik mencoba untuk
memikirkan kembali pemikiran politik modern awal setelah kematian sintesis
republik. Tapi pekerjaan mereka akan diragukan lagi akan meninggalkan banyak
sejarawan dingin, melihat terlalu banyak seperti kuno sejarah intelektual.
Hubungan ideologi politik teori politik Eropa sangat penting untuk para penulis
ini. Ras dan jenis kelamin, namun, sebagian besar tidak ada. Mengejar
kepentingan diabaikan. Para kotoran politik masa lalu, sehingga sayang untuk
sejarawan, hilang.
Sebuah strain yang berbeda dari kerja baru tentang
hak-hak alami adalah melihat bagaimana klaim-klaim tentang hak asasi manusia
ditempatkan dalam pengaturan bersejarah tertentu, membongkar apa taruhan
politik pada saat tertentu yang melekat pada koleksi rhetoric.13 Lynn Hunt
dokumen tentang hak-hak manusia selama Revolusi Perancis adalah example.14 baik
Deklarasi 1789 tentang Hak Manusia dan Warga Negara adalah tengara dalam
sejarah diskusi hak asasi manusia. Berburu menyatukan dokumen akan kembali ke
1750-an tetapi terutama kencan 1789-1794, semua memperdebatkan implikasi dari
teori hak alami. Deklarasi 1789 menjadi hanya satu titik berhenti dalam sebuah
debat, bersemangat sedang berlangsung, dan terkadang kejam. Pada tumit adopsi
deklarasi itu, perkelahian meletus tentang implikasinya terhadap budak Haiti
hitam, wanita Perancis, dan Calvinis dan Yahudi yang tinggal di Perancis.
Berburu menyajikan dokumen pada masing-masing sengketa. Tidak mengherankan,
hasilnya berpetak-petak. Yahudi menjadi warga negara Prancis pada 1791,
perbudakan berakhir di Haiti pada 1794, tetapi wanita, pada tahun 1793, secara
eksplisit ditolak haknya untuk membentuk klub politik. Dalam satu dekade,
Napoleon Bonaparte kembali perbudakan di koloni-koloni, menegaskan status kelas
dua perempuan, tapi kewarganegaraan Yahudi kiri tersentuh. Pembicaraan tentang
hak setiap orang, menurut Hunt, "membantu mendorong revolusi ke arah yang
radikal, tetapi tidak dengan sendirinya mampu dasar permanen untuk
aturan."
Hal ini tidak hanya siapa yang mendapat hak yang
penting. Sama pentingnya adalah apa hak tersebut di atas meja. Itu juga
memiliki sejarah. Ada yang sudah jelas-tidak ada hak atas jaminan sosial dalam
deklarasi Perancis 1789. 1948 Deklarasi Universal PBB tentang Hak Asasi
Manusia, bagaimanapun, termasuk itu. Tapi berburu tidak lebih, mencatat
berbagai cara bahwa hak berkerumun bersama-sama. Perbedaan antara hak sipil dan
politik tersebut, dia melihat, adalah biasa dan sangat penting pada abad
kedelapan belas. Hak-hak sipil termasuk kebebasan klasik seperti hak untuk
memiliki properti, untuk tidak dijebloskan ke penjara tanpa penangkapan yang
tepat dan percobaan, untuk diperlakukan sama di depan hukum. Hak-hak politik,
di sisi lain, meliputi suara, yang melayani di juri, dan memegang kantor.
Perbedaan seperti ini, penting dalam abad kedelapan belas dan kesembilan belas,
bukan salah satu yang membuat masuk akal bagi kami. Pertengahan abad kedua
puluh peristiwa yang kita sebut "Gerakan Hak Sipil" pada intinya
memiliki drive untuk memperluas ke Amerika Afrika hak pilih-hak yang paling
utama politik. Manusia internasional hak-hak masyarakat saat ini secara
konvensional membedakan antara "hak-hak sipil dan politik" sebagai
salah satu pengelompokan dan "hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya"
sebagai lain. Ini menghubungkan dari "sipil" dan "politik"
relatif baru. Itu adalah perbedaan antara mereka yang sangat penting dalam abad
kedelapan belas dan kesembilan belas, perbedaan dengan konsekuensi nyata.
Perempuan, misalnya, akan mendapatkan hak untuk memiliki properti di tahun 1800
tetapi tidak hak untuk memilih. Kesenjangan sipil terhadap politik secara rutin
dikutip untuk ini. Memahami cara-cara yang haknya telah terkumpul bersama dari
waktu ke waktu, ketika terikat untuk menutup perhatian pada konsekuensi
politik, masih salah satu cara yang lebih bermanfaat bagi para sejarawan untuk
membongkar sejarah hak-bicara.
Jika koleksi Hunt mengatakan kepada kita bagaimana
melakukannya, Evolusi Paulus Lauren HAM internasional menunjukkan beberapa
perangkap tidak memperhatikan nuansa retorika. Buku Lauren adalah gambaran
tunggal terbaik aktivisme hak asasi manusia modern sejauh ini. Hal ini terutama
informatif tentang politik 1940-an. Dan Lauren pantas terima kasih karena
menjadi sarjana pertama untuk mengatasi masalah sistematis warna dan kerajaan
dalam hubungannya dengan aktivisme hak asasi manusia. Dia menunjukkan bahwa hak
asasi manusia idiom yang digunakan oleh Amerika Afrika di Amerika Serikat,
orang kulit hitam di Afrika Selatan, dan aktivis anti-kolonial di Asia dan
Afrika.
Kerja Lauren memungkinkan kita untuk menyadari
bahwa kesenjangan antara "hak-hak sipil dan politik" dan
"hak-hak ekonomi, sosial dan budaya," sekarang ditulis menjadi
kebijaksanaan konvensional, itu sendiri mengkhianati asal-usul Barat gerakan
hak-hak manusia kontemporer. Satu set ketiga ide, berputar di sekitar gagasan
dari "penentuan-diri bangsa," juga bagian dari pertengahan abad HAM
debates.16 Masalahnya, Barat
tidak setuju bahwa ini adalah hak dasar manusia. Pada tahun 1946, aktivis
Nigeria Mbonu Ojike akan menyatakan, "Hak untuk memerintah diri sendiri
adalah hak alami." Tahun sebelumnya, Ho Chi Minh mendeklarasikan kemerdekaan
Vietnam mengutip "hak asasi" Deklarasi Thomas Jefferson Kemerdekaan.
Pada tahun 1952, Asia, Afrika, dan Amerika Latin bangsa, atas keberatan
negara-negara Barat, secara resmi dibuat menghormati bagian "penentuan
nasib sendiri rakyat" dari program hak asasi manusia PBB. Di negara-negara
Barat, bagaimanapun, oposisi bertahan, bahkan sebagai kolonialisme formal
adalah lipat. Seperti Michael Ignatieff baru-baru ini menunjukkan, esai
terkenal Yesaya Berlin "Kebebasan Positif dan Negatif," pertama disampaikan
sebagai kuliah Oxford pada tahun 1958, adalah sebagian ekspresi skeptisisme
tentang nasionalisme Dunia Ketiga. Tentang waktu yang sama, ahli hukum Perancis
René Cassin, yang kemudian memenangkan Hadiah Nobel untuk karyanya menyusun
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, mengeluh bahwa PBB seluruh hak asasi
manusia Program telah pergi berkat lagu ke "negara-negara Arab"
memaksa "penentuan nasib sendiri" ke agenda. Pada tahun 1962,
sejarawan Inggris Maurice Cranston, dalam sebuah buku banyak dibaca pada hak
asasi manusia, berpendapat bahwa penentuan nasib sendiri tidak benar-benar
milik di list.
Lauren yang tepat untuk melihat
anti-kolonialisme sebagai strain kunci diabaikan oleh sejarawan lainnya. Namun
ia tidak membedakannya dari visi lain, praktek lebih membingungkan daripada
mencerahkan. Apapun hal yang berbeda sejarawan membuat kota Ho Chi Minh, adalah
aman untuk mengatakan ia tidak demokrat Jeffersonian, dan bahkan tidak Dealer
Eleanor Baru Rooseveltian. Dalam akun Lauren, bagaimanapun, setiap perbedaan
tersebut baik sambil lalu disebutkan atau diabaikan. Untuk Lauren, Ho serta
Eleanor berkontribusi pada visi hak asasi manusia yang muncul. Mengutip Frantz
Fanon yang celaka Bumi sebagai dokumen hak anti-kolonial manusia, Lauren tidak,
tanpa mencatat perayaan Fanon kekerasan revolusioner dan ketidakpedulian umum
untuk "borjuis" kebebasan sipil, hanya biasa misleading. ini mengabaikan perbedaan penting sekali
dalam pandangan. Bahasa politik dapat memberitahu kita banyak, tapi hanya jika
kita memperlakukan serius.
Lebih memperhatikan wacana politik, bagaimanapun,
tidak diragukan lagi akan menghancurkan semboyan bahwa hak-talk ini tidak
memiliki kehidupan di luar Barat. Klaim politik yang dibuat atas nama "hak
alami," atau "hak manusia" lakukan permukaan pertama di Eropa
Barat selama abad ketujuh belas dan kedelapan belas. Selama abad kesembilan
belas, perdebatan ini menyebar ke Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Kita masih
hanya tersebar bit ini sejarah.
Karya Stephen Angle dan Marina Svensson
menunjukkan apa yang dapat dilakukan. Mereka masing-masing individu telah
menulis buku yang sangat baik pada perdebatan HAM di China, dan mereka telah
berkolaborasi pada koleksi buku documents. Angle adalah sejarah intelektual
klasik, terutama baik di membongkar makna berlapis quan, kata tradisional yang
berarti "kekuasaan" atau "otoritas" tapi sekitar pergantian
awal abad kedua puluh yang akan digunakan untuk "hak." Pembacaan
dekatnya terjemahan kunci dari pertengahan abad kesembilan belas teks dalam
hukum internasional (di mana hak-talk pertama secara eksplisit memasuki
perdebatan China) mengungkapkan bagaimana terjemahan rumit istilah kunci dapat.
Angle juga bagus berkaitan kompleksitas neo-Konfusianisme pemikiran untuk
sebuah diskusi yang muncul dari "hak." Svensson, lebih menyesuaikan
diri dengan konteks politik konkret klaim ideologis, mengejar perdebatan abad
kedua puluh tentang renquan, istilah sekarang umumnya diterjemahkan sebagai
"hak asasi manusia." Svensson meruntuhkan asumsi bahwa tidak ada yang
dibahas HAM di China sebelum Deklarasi Universal PBB tentang Hak Asasi Manusia.
Hak Asasi Manusia Cina Reader, kerja kolektif
mereka, membuat titik yang sama. Ini adalah ringkasan dari sumber primer di
Cina pada renquan. Dokumen-dokumen menutupi seluruh abad kedua puluh, konteks
dengan komentar informatif editor '. Sumber mereka menunjukkan, pertama-tama,
bahwa perdebatan tentang "hak asasi manusia" muncul di Cina pada
1890, terhubung ke penilaian ulang yang lebih besar dari kesalehan Konghucu
dalam menghadapi penghinaan Cina vis-à-vis Barat. Sepanjang abad terakhir,
ideolog partai, pengacara, dan intelektual independen diperdebatkan konsep.
Nasionalis Guomindang (GMD) intelektual dari tahun 1920 seperti Zhou Fohai
eksplisit kontras panggilan Sun Yat-sen untuk "hak rakyat" (Minquan)
dengan Revolusi Prancis "hak manusia" (renquan). Hanya mereka yang
setia kepada bangsa, dalam perkiraan mereka, hak-hak layak. Pada tahun 1940,
intelektual tertentu yang bekerja dengan Chiang Kai-shek membela gagasan
tentang hak asasi manusia, meskipun Chiang melakukan not.21 Pada 1920-an dan
1940-an, aktivis mencoba untuk mendorong GMD menghormati warganya lebih mount
"hak manusia" kampanye. Sebuah majalah berumur pendek disebut
"HAM" (Renquan) diterbitkan di Cina pada tahun 1925. Komunis Tiongkok,
sama, dalam enam puluh tahun terakhir, telah memiliki lebih dari satu posisi
pada subjek. Pada waktu yang berbeda, mereka telah mencela hak asasi manusia
berbicara sebagai tipu muslihat borjuis, digunakan idiom strategis, membuat
gerakan perhentian dan singkat untuk menghormati hak-hak sipil dan politik, dan
berpendapat bahwa inti sebenarnya dari hak asasi manusia adalah ekonomi dan
sosial rights.
Pengertian tentang hak asasi manusia telah menjadi
bagian dari perang ideologi Cina, tidak hanya pada 1990-an tapi untuk abad
kedua puluh keseluruhan. Hal ini memiskinkan debat, Angle dan Svensson
berpendapat, untuk mengurangi mereka untuk parasitisme Barat. The "diskusi
tentang HAM di China," tulis mereka, "telah lama didorong oleh
keprihatinan asli, bukan dipaksakan dari luar, dan telah interpretif dan
kritis, bukan pasif dan imitatif."
Jika perhatian terhadap idiom dapat menyebabkan
wawasan baru, sehingga juga bisa pemeriksaan tentang bagaimana tidak adanya
idiom telah penting. Pada tahun 1993, PBB memperluas definisi "kejahatan
perang" untuk memasukkan perkosaan sistematis. Sejarawan Atina Grossmann
dan Elizabeth Heineman baru-baru ini ditulis pada apa artinya untuk tidak
memiliki definisi kejahatan perang di 1940s.24 Ada, mereka mencatat, perkosaan
brutal dan meluas perempuan Jerman oleh personil militer Soviet pada 1945.
Namun, seperti Grossmann pertama kali diamati, tidak seperti apa bahkan ada
yang berpendapat, ini bukan "dibungkam" pada saat itu. Bahkan
sebaliknya, AS dan Inggris tentara petugas membahas perkosaan sebagai masalah
penyakit kelamin, semua tentara pendudukan membahas masalah aborsi dibangkitkan
(sejumlah besar perempuan Jerman diperkosa ingin aborsi), dan perempuan itu
sendiri diedarkan cerita kelangsungan hidup satu sama lain . Bahkan Komunis
Jerman secara terbuka khawatir bahwa perkosaan menghambat upaya untuk merekrut
Jerman untuk Partai Komunis. Heineman menambahkan bahwa diskusi tentang
perkosaan diperbolehkan Jerman untuk membangun citra diri mereka sebagai korban
yang tidak bersalah perang. Ini bukan keheningan. Tetapi hal penting. Di tengah
semua pembicaraan, pernah pada saat itu adalah pemerkosaan dibahas sebagai
kejahatan terhadap kemanusiaan. Pemerkosaan itu bukan bagian dari dakwaan
Nuremberg. Juga tidak ada kecaman internasional terhadap perilaku Soviet.
"Era Perang Dingin referensi ke perkosaan Soviet," Heineman
mengamati, "jelas mereka dalam politik, nasional, atau bahkan ras-hal dan
tidak bertindak sebagai gender."Juga, saya akan menambahkan, sebagai pelanggaran
HAM. Butuh gerakan perempuan tahun 1970-an dan 1980-an untuk mengubah cara
diskusi berlangsung.
Bahasa hak asasi manusia adalah cairan. Istilah
ini berarti hal yang sangat berbeda di berbagai titik dalam waktu. Mungkin
terlalu banyak untuk mengatakan bahwa "hak asasi manusia" merupakan
penanda kosong, tetapi mengingat berbagai penggunaan dari waktu ke
waktu-kalimat dapat berarti bertentangan hal-yang tampaknya menjadi titik awal
yang berguna. Hunt, Angle, Svensson, dan Grossmann menunjukkan bahwa sejarawan
hak asasi manusia dapat berbuat banyak untuk lebih pemahaman kita tentang
wacana politik global dengan tidak mengambil istilah untuk diberikan, dengan
hati-hati memperhatikan kegunaan yang berbeda, dan dengan menempatkan mereka
menggunakan dalam lokal, politik konteks. Justru di tidak memperlakukan
pernyataan dari "hak asasi manusia" dalam hening, nada hormat bahwa
kemungkinan terbaik berbohong.
Ini sejarawan menolak untuk tersandung oleh
kesenjangan universal / lokal. Sebaliknya, mereka menulis sejarah lokal klaim
universal. Seperti klaim-khususnya melekat pada wacana hak asasi manusia-telah
menjadi salah satu cara bahwa masyarakat di seluruh dunia sekarang berinteraksi
satu sama lain. Dalam hal ini, hak asasi manusia bicara berkomunikasi lintas
budaya dengan cara yang mirip dengan uang, statistik, pidgin bahasa Inggris,
atau diskusi tentang sepak bola. Idiom seperti itu penting, pada waktu yang
sangat penting, tetapi mereka juga ekspresif tipis. Kami berhasil berkomunikasi
dengan mereka, tetapi hanya dengan cara kasar dan siap, Tetapi jika hak asasi manusia telah menjadi salah
satu francae linguae dari dunia global, ini tentu tidak berarti bahwa budaya
lokal tidak relevan. Jika HAM bicara adalah seorang komunikator yang tipis
lintas budaya, juga mengumpulkan makna lebih tebal dalam budaya. Hunt, Angle,
Svensson, dan Grossmann mengeksplorasi bagaimana idiom universal memperoleh
makna lokal yang diperebutkan dan berkembang melalui waktu. Dan mereka
menjelajahi dengan mata yang tajam pada taruhannya politik tertentu yang terlibat
pada suatu waktu tertentu. Ini adalah interaksi yang cermat dan terus-menerus
antara lokal dan global, antara pengaturan politik yang spesifik dan klaim
politik besar yang menjanjikan untuk berkontribusi knowledge.
Jika pembicaraan di mana-mana, meskipun, mengapa
hak asasi manusia politik sangat lemah? Di sini kita beralih dari bahasa
politik dengan sejarah aktivisme. Ini adalah daerah lain di mana karya terbaru
banyak yang telah dilakukan, terutama melihat tahun 1940-an hingga saat ini.
Enam puluh tahun terakhir telah benar-benar dibuat untuk perubahan yang luar
biasa.
Aktivisme internasional atas nama beberapa hak
dasar bersama tidak memiliki sejarah terhormat. Revolusi liberal abad
kesembilan belas kedelapan belas dan awal terjadi dalam kerangka negara-bangsa.
Sementara intelektual seperti Tom Paine dan Immanuel Kant bermimpi bergerak
urusan internasional di luar "sistem Westphalia" dikhususkan untuk
menghormati otonomi dari negara-negara berdaulat, Deklarasi Perancis tentang
Hak Manusia dan Warga Negara dan Deklarasi Kemerdekaan Amerika baik mengumumkan
hak-hak universal yang itu harus dilindungi oleh negara bangsa. Dengan kata
lain, sejauh masyarakat internasional prihatin, negara masih bisa melakukan apa
yang mereka inginkan di dalam perbatasan mereka. Anggapan ini tidak muncul
telah secara dramatis ditantang sampai 1940-an, ketika hukum internasional
terhadap genosida ditulis dan ketika menyatakan bahwa masyarakat dunia
diperlukan untuk memantau hak asasi manusia.
Yang pasti, Gary Jonathan Bass, di
Tetap Tangan Vengeance, sejarah yang sangat baik tentang perang pengadilan
kejahatan, menunjukkan bahwa Inggris ingin mencoba Napoleon pada tahun 1815.
(The Prusia ingin menembaknya.) Bass juga menceritakan upaya untuk mencoba
Kaiser Wilhelm pada tahun 1919 atas kejahatan perang. Namun kedua kasus membuat
titik tentang lemahnya hukum kemanusiaan sebelum 1940-an. Baik uji coba ini
benar-benar terjadi. Napoleon dikapalkan ke Elba, Belanda tidak akan
menyerahkan kaisar. Nuremberg ditandai yang pertama "sukses"
kejahatan perang trial.
Jika Anda berpikir tentang
"aktivisme hak asasi manusia" dengan cara lain-sebagai upaya untuk
melakukan klaim lintas batas dalam nama dasar hak ini aktivisme telah
sebentar-sebentar kuat tetapi tidak berkelanjutan. Kampanye internasional
menentang perbudakan, upaya tersebar di tahun 1880-an dan 1890-an untuk
mengatur pengobatan Kekaisaran Ottoman orang Kristen, kelahiran gerakan
perempuan internasional adalah semua examples, Tapi begitu banyak yang tersisa dibatalkan. Tidak ada
kecaman internasional atau organisasi yang ditujukan untuk pembantaian Indian
di Amerika Serikat, tidak ada LSM transnasional penting memerangi pogrom
terhadap Yahudi di Rusia. Tidak ada oposisi nyata internasional yang
terorganisir untuk Eropa kerajaan, atau kelompok penting dari aktivis yang
ditujukan untuk mengamankan mantan budak hak mereka di Amerika Serikat.
Rekening kuat Adam Hochschild tentang
aktivisme internasional terhadap pembantaian pekerja Afrika di Kongo di bawah
rezim kolonial Raja Leopold dari Belgia menggarisbawahi titik. Pemimpin
kampanye adalah Edmund Dekan Morel, karyawan di sebuah jalur pelayaran
Liverpool, yang tak lama setelah 1900 menjadi marah atas kekejaman nakal dan
menakjubkan, mengabaikan pembunuh untuk hidup yang tuan Belgia dipamerkan ke
arah mata pelajaran Afrika mereka. Kebrutalan yang mengerikan, kelaparan
langsung, tidak manusiawi beban kerja-semuanya mencengangkan biasa. Hochschild
menceritakan upaya tak kenal lelah dari Morel dan rekan-rekannya untuk membawa
kengerian ini menjadi perhatian masyarakat Barat. Morel mengembangkan ikatan
seluruh Eropa dan Amerika Serikat. Hochschild akurat melihat pekerjaan Morel
sebagai jembatan antara aktivisme antiperbudakan internasional dari pertengahan
abad kesembilan belas dan pekerjaan hak asasi manusia masa kini, Namun,
keterbatasan menonjol. Morel difokuskan pada sendirian Kongo, menolak untuk
memperluas perang salib ke tempat lain. Dia tidak melawan kerajaan pada umumnya
dan, catatan Hochschild, "diabaikan penggunaan negaranya sendiri kerja
paksa." Selain itu, ia Kongo Asosiasi Reformasi dibubarkan pada tahun 1913
setelah serangkaian reformasi Belgia tampaknya menempatkan koloni pada jalur
yang lebih "manusiawi" kekaisaran. Kampanye Morel adalah jembatan,
tapi-terbatas pada isu tertentu dan memudar dari keberadaan pura-pura setelah
mencapai akhir itu yang lebih mirip versi yang lebih kecil dari upaya
antiperbudakan sebelumnya transnasional dari hak asasi manusia kontemporer
activism.
Ada kampanye tersebar lain untuk
melindungi hak-hak dasar. Di Perancis, Ligue des Droits de l'Homme didirikan
pada 1901 dan tetap aktif sampai pertengahan 1930s.30 Di Amerika Selatan, Liga
Argentina por los Derechos del Hombre tanggal dari 1937,31 Beberapa Rusia,
Amerika Latin, dan Eropa Barat pengacara internasional mencoba untuk
menempatkan hak asasi manusia di atas meja selama tahun 1920, salah satu contoh
dari internasionalisme hari. Internasionalisme ini mengambil bentuk bervariasi,
budaya dan politik, tetapi secara umum adalah arus lemah, kewalahan oleh
nasionalisme 1930 agresif Italia, Jerman, dan Jepang, dan harapan secara
politik lebih lemah dari isolasionis Barat atau peredaan yang tinggal jauh dari
perkelahian akan tetap mereka dari erupting, Juga bukan Liga Bangsa-Bangsa benar-benar
berkomitmen untuk hak asasi manusia dalam arti 1940 dari istilah tersebut. Para
pengacara internasional yang telah mencoba tangan mereka di HAM sejarah-Mary
Ann Glendon, Geoffrey Robertson, AW Brian Simpson-masing-masing membuat titik
ini dengan berbagai detail, seperti halnya sejarawan Paul Lauren.33 Liga
tertarik dalam melindungi hak-hak kelompok minoritas , bukan individu.
Minoritas ras di luar Eropa dibiarkan berjuang sendiri. Pengabdian Liga dengan
prinsip penentuan nasib sendiri, sama, juga dirancang untuk melindungi hak-hak
kelompok, bukan individu.
Pada tahun 1940, bagaimanapun,
"fokus pada hak-hak minoritas telah digantikan oleh penekanan pada hak
asasi manusia."
Banyak karya
baru pada sejarah aktivisme hak asasi manusia menggarisbawahi pentingnya dekade
itu. Akun Mary Ann Glendon tentang pekerjaan Eleanor Roosevelt menyusun
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia adalah salah satu yang terbaik dari buku
terakhir. AW Brian Simpson, sejarawan hukum terkemuka, telah menulis sebuah
buku besar pada peran Inggris dalam membingkai Konvensi 1950 tentang Hak Asasi
Manusia Eropa, titik awal dari Pengadilan Eropa saat ini Hak Asasi Manusia.
Inti dari Evolusi Paulus Lauren HAM Internasional adalah empat bab yang
menceritakan tahun antar perang dan 1940-an. Masalah Samantha Power dari
Neraka: America di Era Genosida memberikan sekilas pertama dari karir Raphael
Lemkin di 1940-an, Lemkin menjadi Yahudi Polandia yang menciptakan istilah
"genosida" dalam tahun 1944, merancang Konvensi PBB tentang Genosida
dua tahun kemudian, dan mencurahkan energi besar dalam dekade berikutnya untuk
menjaga dunia terfokus pada subjek. Account ini menggambar potret substantif
pertama 1940-an HAM activism.
Cara ini menunjukkan kisaran aktor
politik yang terlibat. Reformis liberal dan demokrat sosial adalah di garis
depan-Eleanor Roosevelt dari Amerika Serikat, René Cassin dari Prancis. Namun
pria yang sangat konservatif dan perempuan memainkan peran. Winston Churchill
bertempur di akhir dekade untuk memiliki Komisi Eropa menyusun Konvensi Eropa
tentang Hak Asasi Manusia. Glendon benar memberikan Charles Habib Malik,
diplomat Lebanon, tempat yang menonjol dalam menyusun Deklarasi Universal Hak
Asasi Manusia. Malik adalah roh konservatif yang mengakhiri karirnya sebagai
pahlawan bagi kaum intelektual Kristen tertentu di Amerika States.36 Namun ia
memainkan peran utama dalam menyusun Deklarasi Universal dan menggembalakan
melalui PBB.
Aktivisme ini juga dirancang untuk
membangun hukum internasional, dan Perserikatan Bangsa-baru berada di jantung
kota. Prinsip-prinsip Nuremberg itu dimaksudkan untuk menjadi awal dari sesuatu
yang jauh megah. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia adalah langkah pertama.
Itu seperangkat prinsip seharusnya cepat berubah menjadi hukum internasional
yang mengikat. Konvensi Genosida, yang diadopsi oleh Majelis Umum hari sebelum
mengadopsi Deklarasi Universal, yang sama seharusnya masalah.
Namun dunia menunggu sampai 1990
untuk pengadilan internasional utama berikutnya pengisian seseorang dengan
kejahatan terhadap kemanusiaan. Perang Dingin dan perkelahian antara
negara-negara Dunia Ketiga Barat dan menggerogoti Elan hak asasi manusia dari
tahun 1940-an. Para ulama periode kedua yang penting adalah meninjau 1970-an,
ketika terjadi ledakan minat dalam hak asasi manusia. Pertumbuhan eksponensial
dari Amnesty International (yang didirikan pada 1961), serta kelahiran Human
Rights Watch di New York, Ibu Plaza de Mayo di Buenos Aires, dan Grup Tonton
Helsinki di Uni Soviet dan Eropa Timur -ini adalah cerita mulai menjadi told.
Baru jaringan komunikasi transnasional
menjadi sangat penting. Aktivisme ini, dengan kata lain, merupakan bagian dari
munculnya akhir abad kedua puluh globalisasi, titik tidak disebutkan dalam
historiografi yang cukup. Dan pusat aktivisme bergeser. LSM bukan PBB adalah
titik fokus. 1970-an aktivis kurang tertarik dalam hukum internasional, lebih
diinvestasikan dalam mempublikasikan perilaku kejam untuk mempermalukan pelaku
ke dalam perubahan. Bahkan para manusia baru hak kampanye benar-benar bagian
dari gerakan massa. Sebaliknya, mereka bergantung pada sejumlah kecil orang
yang sangat berpendidikan di Amerika Latin atau Eropa Timur berhubungan dengan
aktivis di New York, London, Paris, dan Jenewa dan mendapatkan cerita mereka ke
tempat-tempat seperti Le monde, New York Times, atau BBC . Perjanjian regional
seperti perjanjian Helsinki, atau undang-undang nasional seperti Amandemen
Jackson-Vanik di Amerika Serikat, jauh lebih penting daripada hukum
internasional dibuat di PBB. Bahkan, hubungan antara PBB dan LSM hak asasi
manusia Barat terus memburuk selama 1970s. Agenda tersebut
juga menyusut dari tahun 1940. The "penentuan nasib sendiri rakyat"
tetap dari layar radar dari LSM Barat, sumber utama dari ketegangan dengan
perwakilan PBB. Tapi, sama pentingnya, tahun 1940-an umum liberal atau
demokratis sosial penekanan pada hak-hak sipil dan politik serta hak ekonomi
hilang. Western utama organisasi HAM, Amnesty International di London, Human
Rights Watch di New York, Komisi Ahli Hukum Internasional di Jenewa, semua
mengabdikan diri semata-mata untuk memerangi pelanggaran mengerikan hak sipil
dan politik di seluruh dunia.
Akhirnya, gelombang ketiga tanggal
aktivisme dari akhir 1980-an tetapi berkumpul uap nyata pada 1990-an. Menjadi
begitu baru-baru ini, jauh lebih sedikit tertulis di atasnya. Namun, beberapa
hal bisa dikatakan. Agenda Barat aktivis hak asasi manusia diperluas untuk
mencakup hak kesehatan, hak perempuan, keadilan ekonomi, dan hak-hak masyarakat
adat. Buka situs hari ini Amnesty International web dan Anda akan menemukan
kampanye saat ini menyentuh satu set yang lebih luas banyak kekhawatiran dari
pada tahun 1970. Ada juga minat baru dalam hukum internasional. Akhir Perang
Dingin berubah aktivis hak asasi manusia kembali ke PBB. Ide tiran mencoba
ditandai kembalinya perhatian 1940-an. Ekspansi dari sistem pengadilan PBB
melalui badan-badan seperti Pengadilan Internasional untuk Bekas Yugoslavia
atau Pengadilan Kejahatan Internasional yang permanen adalah contoh drive ini.
Gelombang ketiga paling baru aktivisme
juga melihat ledakan baru LSM hak asasi manusia di luar Barat. Mereka memiliki
sejumlah besar agenda. Mereka sering ada pada anggaran hemat. Sangat sedikit
penelitian sistematis telah dilakukan pada organisasi tersebut. Apakah mereka
secara finansial didorong oleh Eropa Barat atau sumber-sumber AS tidak
diketahui. (Beberapa, tapi kita tidak tahu apakah ini adalah biasa.) Bagaimana
mereka penting, jika sama sekali, tidak memiliki cukup perhatian. Jika literatur
baru menunjukkan tiga gelombang aktivisme sejak tahun 1940, juga mengungkapkan
tiga sikap bersaing dari sejarawan untuk aktivisme ini. Pertama, ada "itu
semakin lebih baik" cerita: dunia kini memberikan perhatian yang meningkat
dalam pelanggaran hak. Hukum internasional adalah memperluas. Diktator dapat dituntut.
Separuh terakhir abad ini, menurut Michael Ignatieff, telah direkayasa
"revolusi hak." Beberapa account breezier ditujukan untuk khalayak
populer memperlakukan subjek ini way.39 Ternyata di lain, bekerja lebih besar
juga, meskipun, seperti yang dari Ignatieff.
Bagaimana para penulis berurusan dengan
Kosovo atau Rwanda? Bagaimana mereka menjelaskan Amerika Serikat menghindar
konvensi PBB tentang ranjau darat atau oposisinya terhadap Mahkamah Pidana
Internasional baru? Beberapa hanya mengabaikan pekerjaan kotor dunia dan
bernyanyi dengan bersorak Panglossian benar. Lainnya, lebih halus, menunjukkan
bahwa perluasan bicara hak asasi manusia dan keunggulan LSM hak asasi manusia
adalah tanda hal-hal baik akan datang. Figur meningkatnya Amnesty International,
menurut para ilmuwan politik Ann Marie Clark dan Kathryn Sikkink, berarti bahwa
norma-norma baru yang berliku jalan mereka ke pemerintah practice. The Foot
Rosemary sejarawan telah menulis salah satu rendering terbaik dari sudut
pandang ini. Hak nya luar Borders adalah rekening yang sangat baik dari
keterlibatan China dengan masalah hak asasi manusia selama tahun 1980 dan
1990-an. Foot berpendapat bahwa partisipasi China meningkat dalam debat hak
asasi manusia akan mendorong rezim untuk standar yang lebih baik apakah itu
benar-benar ingin atau not. saya tetap skeptis. Lebih LSM hak asasi manusia
tidak selalu berarti bahwa lebih sedikit orang yang ditahan atau disiksa.
Partisipasi China di tempat-tempat PBB hak asasi manusia hanya sebanyak sarana
membelokkan kritik internasional seperti yang pindah ke dataran lebih
manusiawi, titik Marina Svensson catatan dalam account.
Foot dia adalah benar yang menunjukkan
bahwa munculnya "manusia hak rezim "dalam dekade terakhir abad kedua
puluh melempar sesuatu yang baru ke dalam hubungan internasional. Tapi
penentuan rezim China untuk membasmi oposisi, kelemahan bimbang Komisi HAM PBB,
keinginan ngiler modal di Eropa, Jepang, dan Amerika Serikat untuk memiliki
pasar baru di China, dan kurangnya kemauan politik , keunggulan internasional,
dan konsistensi kebijakan di kiri adikuasa yang dominan, Amerika Serikat, semua
bertentangan dengan pandangan bahwa masa depan akan melihat catatan yang lebih
baik tentang hak asasi manusia di Cina.
Kepekaan kedua dalam penulisan sejarah
melihat politik sebagai hak asasi manusia paradoksal. Jeffrey Wasserstrom,
Marilyn Young, Joan Wallach Scott, dan Alice Bullard semua mengeksplorasi sifat
ganda wacana hak asasi manusia. Robert Darnton membahas ironi sensor dengan
membandingkan akhir abad kedelapan belas Perancis dan Jerman Timur tahun 1980.
Lynn berburu melihat asal-usul hak asasi manusia sebagaimana terperosok dalam
paradoks. Hak asasi manusia hak hibah idiom untuk beberapa tapi membawa mereka
pergi dari others
yang pasti, ini adalah kategori besar. Paradoks dapat diisi dengan cara yang
sangat berbeda. Beberapa yang menulis dalam vena ini cukup skeptis terhadap hak
asasi manusia ide-Scott dan Bullard. Namun yang lainnya-Darnton dan
Wasserstrom-cukup simpatik. Apa pun perbedaan-perbedaan ini, bagaimanapun,
fokus umum pada ironi dan paradoks hak asasi manusia adalah perubahan dari
ketidakpedulian sebelumnya sejarawan subjek. "Paradox" bukan
relativisme budaya persis, di mana setiap budaya otonom dinilai sesuai dengan
standar internal. Juga tidak kritik Karl Marx tentang Deklarasi Perancis
tentang Hak Manusia, di mana kepalsuan dari klaim universal yang rusak
keseluruhan proyek. Titik sangat "paradoks" adalah bahwa masalah yang
melekat tidak menghancurkan idiom. Seperti Marilyn cerdik catatan Young,
paradoks tidak contradiction.45 Sebaliknya, paradoks panggilan untuk negosiasi
terus-menerus antara klaim dan praktek. Tidak ada keputusan terakhir, tetapi
kita harus terus berjalan. Dalam kontribusinya terhadap Hak Asasi Manusia dan
Revolutions, Bullard starkly menyatakan sudut pandang dengan tepi yang jauh
lebih kritis dari beberapa orang lain akan mengadopsi: "Bahasa HAM muncul
terutama tidak cocok untuk situasi perbedaan budaya radikal, namun tulisan ini
tidak berusaha menisbikan hak asasi manusia atau standar untuk evaluasi mereka " Namun bahkan
bagi mereka sejarawan lebih simpatik dengan klaim hak asasi manusia, penekanan
pada paradoks cenderung meninggalkan sedikit ruang untuk kemajuan.
Cerita-cerita ini sejarawan mengatakan penuh dengan konsekuensi yang buruk atau
yang tidak diinginkan secara bebas pencampuran dengan kata-kata yang paling
mulia dan perbuatan. Sebagai Wasserstrom mencatat dalam sebuah esai yang sangat
halus, aktivis dicat ide hak asasi manusia sesederhana dan sementara mereka "kompleks
dan sering bertentangan secara internal."
Ini sejarawan mungkin benar tentang sifat paradoks hak asasi manusia mengklaim dalam dua abad terakhir. Namun tidak mengherankan bahwa sensibilitas ini adalah yang ditemukan di antara sejarawan akademis, bahwa suku dengan "Paradox" dan baik temannya "Ironi" "paradoks hanya untuk menawarkan." Adalah kesombongan intelektual khusus, lapangan yang tepat bagi akademisi tetapi tidak baik disetel untuk sukses di dunia politik. Jangan gerakan politik perlu gairah lebih dari kompleksitas? Ketika telah paradoks mendorong siapa saja untuk kepahlawanan? Novelis Ceko Milan Kundera memiliki salah satu karakter di Keabadian dgn bercanda pernyataan bahwa mereka yang memberitakan paradoks adalah "sekutu cemerlang penggali kubur mereka sendiri." Ini adalah titik layak merenungkan. Jika bicara hak asasi manusia adalah praktik penuh dengan paradoks, yang tidak pertanda baik bagi masa depannya. Dengan kata lain, keberhasilan dan masuk akalnya kepekaan paradoks antara intelektual bisa sangat baik menjadi tanda retret yang lebih umum dari hak asasi manusia mengklaim dalam world.
Ini sejarawan mungkin benar tentang sifat paradoks hak asasi manusia mengklaim dalam dua abad terakhir. Namun tidak mengherankan bahwa sensibilitas ini adalah yang ditemukan di antara sejarawan akademis, bahwa suku dengan "Paradox" dan baik temannya "Ironi" "paradoks hanya untuk menawarkan." Adalah kesombongan intelektual khusus, lapangan yang tepat bagi akademisi tetapi tidak baik disetel untuk sukses di dunia politik. Jangan gerakan politik perlu gairah lebih dari kompleksitas? Ketika telah paradoks mendorong siapa saja untuk kepahlawanan? Novelis Ceko Milan Kundera memiliki salah satu karakter di Keabadian dgn bercanda pernyataan bahwa mereka yang memberitakan paradoks adalah "sekutu cemerlang penggali kubur mereka sendiri." Ini adalah titik layak merenungkan. Jika bicara hak asasi manusia adalah praktik penuh dengan paradoks, yang tidak pertanda baik bagi masa depannya. Dengan kata lain, keberhasilan dan masuk akalnya kepekaan paradoks antara intelektual bisa sangat baik menjadi tanda retret yang lebih umum dari hak asasi manusia mengklaim dalam world.
Kepekaan
ketiga dalam penulisan sejarah baru-baru ini marah, ditetapkan oleh jurang
memilukan antara kata-kata bercahaya atau aktivisme berat dan hasil nyata yang
sangat ramping. Penulis-penulis ini tidak berpikir cita-cita yang paradoksal.
Mereka tidak ingin tinggal dengan ironi. Sebaliknya, mereka fokus pada
kegagalan mengerikan untuk melindungi hak-hak dasar dalam dunia modern.
Jurnalisme Daud Rieff mencontohkan sikap ini, seperti halnya karya buku
spektakuler Adam Hochschild.
Samantha
Power di sejarah Amerika Serikat dan genosida, Masalah dari neraka, memberikan
contoh yang kuat. Daya, seorang wartawan yang telah pindah ke Pusat Carr Hak
Asasi Manusia di Harvard, telah menulis sejarah yang paling mengharukan namun
dari aktivisme hak asasi manusia dari abad kedua puluh. Dia menggambarkan, dari
tahun 1940 hingga saat ini, penolakan lanjutan dari Amerika Serikat bermakna
untuk berdamai dengan genosida. Tidak seperti begitu banyak sejarah hak asasi
manusia yang ditulis dalam dekade terakhir, Power menekankan pelajaran yang
belum pelajari, evasions lanjutan dari politisi AS, dan catatan menyedihkan
dari masyarakat internasional.
Kekuatan
akun Power datang dari dia mengabdikan tinta sebanyak untuk kekejaman untuk
aktivisme. Sebagian besar sejarah lain yang dibahas di sini pusat berbeda-pada
jaringan memperluas aktivis hak asasi manusia atau rezim internasional
berkembang law, Power,
meskipun, menggambarkan hard baik Lemkin Raphael menulis hukum terhadap
genosida dan penyerangan dgn gas beracun Saddam Hussein warga sendiri. Dia
menelusuri upaya kedua Senator William Proxmire mantap untuk memiliki Amerika
Serikat meratifikasi Konvensi Genosida dan, dalam salah satu bab terbaik dari
bukunya, upaya mutlak liuk seperti dari pemerintahan Clinton untuk menghindari
menghadapi genosida di Rwanda. Hanya ketika kita memiliki rekening lebih bahwa,
seperti Power, memperhitungkan pelanggaran HAM dan evasions akan kita mendapatkan
penilaian yang lebih baik dari apa yang semua aktivisme telah benar-benar
tercapai.
Belum
ada cukup kerja yang sistematis tentang sejarah kebrutalan. Yang pasti,
Holocaust dan genosida khususnya pada umumnya mata pelajaran reguler inquiry. kekejaman tertentu, seperti Perkosaan Nanjing, juga
studied.
Buku-buku seperti karya Norman Naimark pada pembersihan
etnis atau Anne Applebaum di Gulag Soviet surface.
Secara umum, bekerja pada kekerasan negara berkembang.
Namun masih ada kesenjangan besar. Sejarah penyiksaan modern dalam semua
keragaman dan partikularitas tetap underdeveloped.
Kami tidak memiliki sejarah yang baik penghilangan. Ada
penelitian individu perkosaan sebagai praktek masa perang tetapi tidak ada
upaya nyata untuk menghubungkan mereka. Juga tidak ada pengenalan sejarah yang
baik untuk masalah pemotongan alat kelamin perempuan, atau survei, sistematis
komparatif apa macam penguasa kolonial kekerasan yang dilakukan pada populasi
asli di abad kesembilan belas dan kedua puluh. Ini adalah topik menyedihkan,
untuk memastikan. Tapi mereka pantas perhatian ilmiah yang sama yang genosida
mendapat. Sambil sesekali hal yang ditulis tentang kekejaman tertentu dan
praktek, integrasi konseptual biasanya tidak terjadi. Seperti Mark Mazower
baru-baru ini berpendapat dalam jurnal ini, setelah pekerjaan ini akan
dilakukan, sejarawan harus menjauh dari gambar kekerasan negara berasal dari
Hitler Jerman atau Uni Soviet Stalin. Ada terlalu banyak kompleksitas dalam
sejarah kekerasan yang model ini tidak bisa accommodate.
Gelombang terakhir dari penulisan sejarah telah
memberitahu kita banyak tentang apa yang aktivis hak asasi manusia telah
lakukan. Hal ini mulai mengubah frase, mulia namun licin menjadi sesuatu yang
dapat historis dibongkar. Tapi semua sejarah ini pada dasarnya telah ditulis
dari dalam oleh para wartawan, pengacara, dan ulama yang memberikan kontribusi
bagi aktivisme hak asasi manusia tahun 1990-an. Dan justru karena semua orang
menulis sejarah ini berada di dalam klub, sangat sedikit pekerjaan ini
mengajukan pertanyaan keras-apa jika semua aktivisme tidak terlalu penting?
Bagaimana jika semua kebrutalan yang manusia lakukan untuk satu sama lain
terus? Amnesty International mulai kampanye internasional terhadap penyiksaan
pada tahun 1973. Kerja terbaru menunjukkan penyiksaan yang sama lazim today.
Bagaimana jika
klaim yang dibuat atas nama hak-hak universal bukan cara terbaik untuk
melindungi orang? Pada 1840-an, itulah yang Karl Marx radikal menyarankan. Pada tahun 1940,
itulah yang Hans Morgenthau, teoritikus konservatif realisme politik, dan
Melville Herskovits, para relativis budaya liberal, adalah arguing.
Ketiganya prihatin perdamaian dunia, meskipun
masing-masing memiliki cara yang berbeda untuk sampai ke sana: a kekerasan
kesukaran ke tahap berikutnya dari sejarah, keseimbangan kekuasaan yang sedang
berlangsung, sebuah penghormatan meningkat untuk perbedaan budaya. Tapi,
meskipun perasaan mereka sangat berbeda, ketiganya sama-sama skeptis bahwa
beberapa rezim hukum internasional liberal akan melakukan trik. Semua menemukan
klaim universal masking sebuah keangkuhan berbahaya. Jika sejarah hak asasi
manusia mulai bisa ditulis dari berbagai perspektif, kita akan berada dalam
posisi yang lebih baik untuk mengembangkan neraca yang lebih realistis dari
keberhasilan dan kegagalan.
Setelah 9/11, telah terjadi pencurahan komentar tentang
bahaya bahwa era hak asasi manusia adalah over Sebuah beberapa account sekarang
muncul ke permukaan-baik jurnalistik dan ilmiah-dengan alasan bahwa gelombang
aktivisme terakhir belum sangat sukses di semua .
Optimisme yang menggarisbawahi begitu banyak tulisan
1990-sekarang tampaknya menjadi masa lalu. Ini telah terjadi sebelumnya, pada
1950-an, misalnya, ketika Perang Dingin dan dekolonisasi merusak antusiasme
dekade sebelumnya dan berhenti drive baru lahir untuk hukum hak asasi manusia
internasional di jalurnya selama lima puluh tahun ke depan. Hanya waktu yang
akan memberitahu apakah hal yang sama sedang terjadi sekarang. Jawabannya
akhirnya akan membantu kita melihat apakah tulisan baru pada sejarah hak asasi
manusia merupakan catatan kaki untuk sirip-de-Siècle fantasi atau awal yang
benar untuk cara baru berada di dunia.
REVOLUSI
PRANCIS
Sebelum 1789, tahun Revolusi Perancis
dimulai, bangsa-bangsa hanya dengan pemahaman yang benar tentang konsepsi
modern tentang hak asasi manusia adalah Britania Raya dan bekas koloninya,
Amerika Serikat. Untuk kedua negara, hak yang paling penting adalah politik dan
hak-hak sipil-hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, kebebasan
berekspresi, dan kesetaraan di depan hukum. Hak asasi manusia juga mencakup
ekonomi dan sosial kebebasan-hak untuk pindah dari kelas menjadi yang satu
lahir, misalnya, dan tidak lagi tergantung pada keinginan orang lain untuk mata
pencaharian seseorang (seperti yang terjadi pada abad kedelapan belas untuk
tani Prancis pendapatan yang berfluktuasi tidak hanya karena tanaman setiap
musim, tetapi juga untuk jumlah pembayaran feodal mereka memutuskan untuk
membebankan). Selama dekade terakhir abad kedelapan belas, dua segmen
masyarakat Prancis-perempuan dan Real Ketiga (Perancis kelas menengah dan
miskin)-berusaha untuk mendapatkan semua hak-hak politik, ekonomi, dan
sosial-yang sebagian besar telah ditahan dari mereka. Upaya mereka untuk
mengubah Prancis dari negara didominasi oleh raja, pendeta, dan bangsawan
menjadi satu yang memperhitungkan kebutuhan seluruh bangsa membantu memimpin
Revolusi Perancis. Revolusi secara signifikan mengubah masyarakat Perancis,
tetapi hanya untuk satu dekade-sayangnya, dengan pergantian abad kesembilan
belas, ketika Napoleon Bonaparte naik ke kekuasaan, Prancis telah sebagian
besar kembali ke cara lama. Revolusi lebih Beberapa dibutuhkan sampai Perancis
berhasil membangun sebuah republik, pemerintah untuk semua orang.
Hidup Sebelum Revolusi
Hidup Sebelum Revolusi
Pada tahun-tahun sebelum revolusi,
wanita Perancis menikmati hampir tidak ada hak-hak sipil atau ekonomi. Sebagai
Darline Gay Levy, Harriet Branson Applewhite, dan Maria Durham Johnson
menjelaskan dalam pendahuluan Perempuan dalam Revolusi Paris, 1789-1795:
"Pada umumnya, perempuan secara hukum benar-benar tunduk kepada suami
mereka atau ayah di hampir semua bidang kontrak pernikahan, hukum waris,
properti dan hukum pajak, dan pengaturan hak asuh anak. Pernikahan adalah tak
terpisahkan "Perempuan mulia tidak diizinkan untuk memutuskan sengketa
properti yang mereka pegang.. Sementara itu, perempuan yang bekerja tidak
memiliki hak-hak ekonomi dan perlindungan, banyak khawatir tentang masuknya
manusia ke dalam pekerjaan tradisional perempuan seperti penjahit dan
sedjadjar. Para wanita ini takut itu, kecuali pekerjaan tersebut dibatasi untuk
perempuan, "seks yang lebih adil" harus mencari pekerjaan kurang terhormat.
Perempuan bukanlah satu-satunya di Perancis yang tidak diberikan hak dasar manusia, tentu saja. Memang, petani Prancis
hidup di bawah kondisi terburuk. Meskipun industri itu menjadi bagian yang lebih penting dari perekonomian bangsa, Prancis masih sebagian besar tergantung pada
sistem feodal di mana feodal kuat (Seigneurs) yang dimiliki lahan pertanian yang menguntungkan
petani tinggal dan bekerja. Beberapa petani sudah berhasil
mendapatkan cukup uang dari hasil panen mereka untuk membeli plot mereka sendiri kecil tanah, tetapi sebagian besar hidup dalam kemiskinan,
sepenuhnya di bawah jempol dari Seigneurs. Dalam
bukunya The Rezim Lama dan
Revolusi Perancis, abad kesembilan belas
sejarawan Alexis de Tocqueville rincian beban
petani khas: Di mana-mana bangsawan warga dipungut iuran pada
pameran dan pasar, dan di mana-mana menikmati hak
eksklusif dari berburu adalah aturan umum bahwa petani harus membawa gandum mereka
ke pabrik tuan mereka
dan anggur kepada pers anggurnya. Sebuah hak
universal dan sangat berat
adalah bernama lods
et ventes; artinya
impost sebuah dipungut
oleh penguasa pada transfer
tanah di wilayahnya. Dan sepanjang seluruh Prancis
tanah itu dikenakan quitrents, sewa tanah, iuran
dalam bentuk uang atau dalam bentuk
hutang oleh pemilik para petani terhadap tuannya dan bisa diperbaiki dengan
mantan.
Tidak hanya petani berutang sewa dan tanaman untuk feodal mereka, mereka juga harus membayar pajak memberatkan pemerintah. Sebagai perbandingan, sebagai Gwynne Lewis menjelaskan dalam Revolusi Perancis: Rethinking Debat, "berarti Bertahannya struktur sosial feodal bahwa kekayaan sesungguhnya dari negara itu tidak dikenai pajak: pemilik tanah besar, Gereja dan kaum bangsawan, lolos sebagian besar pajak yang jatuh di atas tanah. "
Tidak hanya petani berutang sewa dan tanaman untuk feodal mereka, mereka juga harus membayar pajak memberatkan pemerintah. Sebagai perbandingan, sebagai Gwynne Lewis menjelaskan dalam Revolusi Perancis: Rethinking Debat, "berarti Bertahannya struktur sosial feodal bahwa kekayaan sesungguhnya dari negara itu tidak dikenai pajak: pemilik tanah besar, Gereja dan kaum bangsawan, lolos sebagian besar pajak yang jatuh di atas tanah. "
Bahkan petani pemilik tanah yang jauh dari nyaman secara
ekonomi. Sebagai JF Bosher menunjukkan dalam bukunya, Revolusi Perancis,
keluarga pedesaan khas dari lima yang dibutuhkan enam puluh gantang gandum per
tahun, Namun "atau dengan rotasi tiga tahunan tanaman, sekitar 15 hektar
tanah untuk makanan.", Mayoritas Perancis-petani sebanyak 70 persen di
wilayah Cambresis, misalnya-yang dimiliki kurang dari dua dan setengah hektar
lahan pertanian. Lebih buruk lagi, Perancis mengalami kekeringan beberapa musim
dingin yang keras selama 1780-an, dan petani Perancis tidak menyadari baru,
teknik pertanian yang lebih efisien; paling banyak digunakan alat-alat kuno dan
metode yang tanggal kembali ke abad pertengahan.
Sementara beberapa petani setidaknya bisa berharap bahwa mereka akan tumbuh gandum cukup untuk menutupi uang yang terutang untuk tuan tanah dan pemerintah dan menyediakan makanan untuk keluarga mereka, kaum miskin kota-yang, jika tidak menganggur, bekerja terutama di pabrik-pabrik dan toko-bergantung pada keterjangkauan dan ketersediaan pra-panggang roti. Pada musim panas tahun 1787, sepotong empat pon, dua di antaranya yang diperlukan setiap hari untuk memberi makan keluarga dari empat, biaya delapan sous. Karena sebagian besar untuk cuaca buruk dan hasil panen rendah, dengan Februari 1789 harga telah hampir dua kali lipat menjadi lima belas sous. Dalam Warga bukunya: A Chronicle dari Revolusi Perancis, Simon Schama mencatat: "Para [harian] rata-rata upah seorang pekerja adalah antara sous dua puluh dan tiga puluh, dari tukang batu harian di empat puluh paling. Penggandaan roti-harga dan kayu bakar-dieja kemelaratan. "Pekerja perkotaan, terutama di Paris, mulai memprotes harga roti. Ketika dua produsen Paris, reveillon dan Henriot, menyarankan pada akhir April 1789 bahwa distribusi roti harus diregulasi, sehingga menurunkan harga dan mengurangi baik upah dan biaya produksi, kerusuhan pun terjadi. Buruh-bukan hanya mereka yang bekerja untuk roti-mengambil tindakan kekerasan terhadap reveillon dan Henriot karena mereka takut bahwa pengusaha lain akan menggunakan harga roti berkurang sebagai alasan untuk memotong upah pekerja mereka sendiri '.
Sementara beberapa petani setidaknya bisa berharap bahwa mereka akan tumbuh gandum cukup untuk menutupi uang yang terutang untuk tuan tanah dan pemerintah dan menyediakan makanan untuk keluarga mereka, kaum miskin kota-yang, jika tidak menganggur, bekerja terutama di pabrik-pabrik dan toko-bergantung pada keterjangkauan dan ketersediaan pra-panggang roti. Pada musim panas tahun 1787, sepotong empat pon, dua di antaranya yang diperlukan setiap hari untuk memberi makan keluarga dari empat, biaya delapan sous. Karena sebagian besar untuk cuaca buruk dan hasil panen rendah, dengan Februari 1789 harga telah hampir dua kali lipat menjadi lima belas sous. Dalam Warga bukunya: A Chronicle dari Revolusi Perancis, Simon Schama mencatat: "Para [harian] rata-rata upah seorang pekerja adalah antara sous dua puluh dan tiga puluh, dari tukang batu harian di empat puluh paling. Penggandaan roti-harga dan kayu bakar-dieja kemelaratan. "Pekerja perkotaan, terutama di Paris, mulai memprotes harga roti. Ketika dua produsen Paris, reveillon dan Henriot, menyarankan pada akhir April 1789 bahwa distribusi roti harus diregulasi, sehingga menurunkan harga dan mengurangi baik upah dan biaya produksi, kerusuhan pun terjadi. Buruh-bukan hanya mereka yang bekerja untuk roti-mengambil tindakan kekerasan terhadap reveillon dan Henriot karena mereka takut bahwa pengusaha lain akan menggunakan harga roti berkurang sebagai alasan untuk memotong upah pekerja mereka sendiri '.
Sektor lain dari masyarakat
Perancis yang mulai memprotes
perlakuan yang tidak sama adalah kaum borjuis, atau kelas menengah. Tidak seperti kaum miskin pedesaan dan perkotaan, kelas ekonomi, yang anggotanya akan membuktikan begitu penting selama revolusi,
sudah mulai mendapatkan status ekonomi dan sosial sebelum 1789. Seperti penduduk
Prancis mulai migrasi
dari satu negara ke kota dan pabrik-pabrik mulai
dot lanskap perkotaan,
kapitalis dan pemodal melihat kekayaan mereka terus meningkat.
Kelas menengah anak-anak memiliki
lebih banyak akses ke pendidikan dan
kebudayaan, dan pendidikan mereka
membawa mereka dalam kontak dekat dengan aristokrasi Perancis, yang mengakibatkan banyak pernikahan
antara kelas atas dan menengah. Namun, kekuatan tumbuh-ing ekonomi kelas
menengah Prancis tidak disertai
dengan kekuatan politik yang
sama. Anggota borjuis Estate Ketiga secara
khusus dirugikan oleh fakta bahwa
suara di Estates-General (badan legislatif bersidang pada kesempatan langka oleh raja) dihitung oleh real, bukan kepala. Jadi Estate
Ketiga sering menemukan
dirinya kalah suara oleh Estate Pertama (pendeta)
dan Real Kedua (bangsawan), yang
biasanya memberikan suara bersama untuk
langkah-langkah yang furthered kepentingan mereka dengan mengorbankan kebutuhan Estate Ketiga.
Namun, Real Ketiga
memiliki deputi dua
kali lebih banyak sebagai salah
satu dari dua perkebunan lainnya.
Dengan demikian, pemungutan suara
telah dilakukan dengan hitungan kepala, semua
Estate Ketiga terpadu
perlu adalah suara
tunggal baik dari kaum bangsawan
atau ulama untuk membentuk mayoritas. Sebuah suara
politik yang meningkat adalah
untuk sebagian besar kelas menengah
rakyat Prancis hak manusia yang paling penting yang harus dicapai.
Albert Mathiez, penerjemah terkemuka revolusi, mengatakan
dari kelas menengah, "Mereka
maju terus (secara ekonomi). Kenaikan yang sangat mereka membuat mereka lebih akut sensitif terhadap status hukum yang lebih rendah daripada mereka masih dikutuk. "Menuntut Hak Keluhan
perempuan, masyarakat miskin pedesaan dan perkotaan, dan kelas menengah
memuncak pada Revolusi Perancis. Revolusi ini dimulai pada 1789, dengan
tuntutan pertama untuk hak yang lebih besar yang dibuat Januari oleh wanita
Perancis. Pada tanggal 1 Januari 1789, Raja Louis XVI disajikan dengan Petisi
Perempuan Estate Ketiga untuk Raja. Hak-hak yang dituntut oleh wanita termasuk
izin untuk mengirim wakil perempuan untuk Estates-General, hak untuk pendidikan
yang memadai, dan hak untuk memperoleh hidup yang terhormat (dan dengan
demikian menghindari hanyut ke dalam prostitusi). Tuntutan itu tidak terlalu
radikal-petisi menjelaskan bahwa mereka tidak meminta kesetaraan dengan
laki-laki. Para Pemohon menjelaskan, "Kami meminta untuk tercerahkan,
untuk memiliki pekerjaan, bukan untuk merebut kekuasaan pria, tetapi agar lebih
terhormat oleh mereka." Mereka menambahkan lebih lanjut, "mohon Kami
Anda, Baginda, untuk mendirikan sekolah gratis di mana kita bisa belajar bahasa
kita berdasarkan prinsip-prinsip, agama dan etika Ilmu? mereka
hanya melayani untuk mengilhami kita dengan kebanggaan bodoh, membawa kita
untuk pengetahuan yang, bertentangan
dengan keinginan alam. "
Wanita lain, bagaimanapun, lebih
radikal dalam tuntutan mereka. Pada September 1791 Marie Gouze, di bawah nama
samaran Olympe de gouges, diterbitkan pamflet, Deklarasi Hak-hak Perempuan.
Pamflet, yang ditujukan kepada Ratu Marie-Antoinette, menegaskan bahwa
perempuan berhak tujuh belas hak, termasuk hak milik, kebebasan berbicara, dan
akses yang sama terhadap publik dan swasta Banyak wanita juga menyatakan
politik mereka "martabat, kantor, dan employments." opini di salon,
klub yang telah berkembang sepanjang abad kedelapan belas, dimana perempuan
kelas atas dan kelas menengah bisa berkumpul dengan para penulis dan filsuf
terkemuka untuk membahas masalah penting.
Untuk beberapa wanita, namun, berkumpul
bersama untuk membahas politik dengan memimpin filsuf atau menulis pamflet
revolusioner hampir tidak praktis. Untuk para wanita miskin di Paris, akses ke
roti terjangkau adalah hak yang paling penting. Pada Oktober 1789 sekelompok
besar perempuan miskin berbaris ke Versailles, istana kerajaan terletak dua
belas mil di luar ibukota, untuk menuntut roti, karena pasokan terbatas di
dalam kota. Setelah mencapai istana, sebuah delegasi kecil perempuan diberikan
penonton dengan Raja Louis XVI. Para wanita akhirnya meyakinkan raja untuk
menandatangani dekrit setuju untuk memberikan Paris dengan toko roti yang cukup
terjangkau.
Wanita Perancis tidak kekurangan dukungan
laki-laki dalam pencarian mereka untuk hak asasi manusia. Salah satu suara pria
terkemuka untuk kesetaraan politik perempuan adalah Marie-Jean Caritat, Marquis
de Condorcet. Condorcet, seorang anggota majelis kota Paris, menyatakan
dukungan untuk hak-hak perempuan dalam dokumen 1790 Juli, "Di Pendaftaran
Perempuan untuk Hak-Hak Kewarganegaraan." Condorcet berpendapat bahwa,
seperti pria, wanita dapat memperoleh dan menganalisis ide-ide moral yang dan
karena itu sama-sama berhak atas hak. Dia mengakui bahwa perempuan mungkin
memilih untuk tinggal di wilayah domestik dan mungkin tidak seperti yang
memenuhi syarat untuk jabatan politik, tetapi ia menyatakan bahwa perbedaan
tersebut tidak harus mengarah pada perlakuan yang tidak sama. Menurut Condorcet: Hal ini tidak adil
untuk memajukan sebagai dasar untuk tetap menolak perempuan menikmati hak-hak
alami mereka alasan-alasan yang hanya memiliki semacam kenyataan karena
perempuan tidak menikmati hak-hak di tempat pertama. Jika seseorang mengakui
seperti argumen-unsur terhadap perempuan, juga akan diperlukan untuk mengambil
hak-hak kewarganegaraan itu sebagian dari orang yang, harus bekerja tanpa
istirahat, tidak dapat memperoleh pencerahan atau berolahraga alasan, dan
segera sedikit demi sedikit laki-laki satunya yang akan diizinkan untuk menjadi
warga negara akan menjadi mereka yang telah mengikuti kursus dalam hukum
publik.
Wanita Prancis bertemu beberapa tujuan awal mereka
revolusioner. Levy, Applewhite, dan Johnson menyimpulkan dalam buku mereka
bahwa perempuan Prancis menjadi politis berpengaruh; tiga penulis menegaskan
bahwa pemerintah Prancis tidak bisa lagi mengabaikan tuntutan subyek perempuan
mereka. Wanita juga diuntungkan secara ekonomi, dengan sebelumnya yang bias
gender undang-undang tentang hak waris dan harta santai di bawah rezim baru.
Hukum perceraian status sipil 1792 wanita yang ditingkatkan lebih lanjut dengan
menetapkan tujuh alasan untuk perceraian bahwa perempuan maupun laki-laki bisa
menggunakan, termasuk kegilaan, kebrutalan, dan ditinggalkan. Undang-undang
baru dibuat itu sama mudah untuk pria dan wanita untuk membubarkan perkawinan
dengan cepat dan murah.
Bagi petani, perubahan datang dengan cepat dan keras. Pada Juli 1789 Perancis didera oleh apa yang kemudian dikenal sebagai Di keempat belas bulan itu "Ketakutan Besar.", Sebuah kerusuhan di Bastille, sebuah penjara Paris dan gudang senjata, telah mengakibatkan kematian lebih dari seratus orang. Kerusuhan dimulai ketika warga Paris-takut bahwa tentara baru-baru ini dikirim ke kota itu oleh Raja Louis XVI mungkin memutuskan untuk menyerang penduduk-mulai mengumpulkan senjata di Bastille. Pemberontakan serupa terhadap pemerintah diikuti. Warga pedesaan mulai mendengar desas-desus bahwa Raja Louis XVI memerintahkan pasukannya ke pedesaan Prancis untuk menyumbat pemberontakan petani. Petani takut mulai membakar dan menjarah manor, menghancurkan catatan feodal, dan reclaiming apa yang sebelumnya tanah umum. Pada tanggal 4 Agustus 1789, khawatir bahwa demonstrasi tidak akan berhenti, bangsawan bangsa setuju untuk menyerahkan sebagian hak-hak feodal mereka. Keputusan ini dikodifikasikan satu minggu kemudian oleh Majelis Nasional. Petani kini bebas untuk mendapatkan upah mereka sendiri, tidak dibebani oleh perpuluhan feodal; elemen ekonomi hak asasi manusia telah menjadi kenyataan bagi bangsa miskin pedesaan. Kebebasan ekonomi bagi buruh perkotaan juga melebar selama revolusi. Penghapusan serikat diperbolehkan pengrajin lebih berbagai peluang-tunities untuk mencari pekerjaan, tidak dibebani oleh sistem hirarki yang rumit. Lokakarya didirikan di seluruh kota-kota sumber lapangan kerja bagi perempuan miskin. Buruh perkotaan sering melakukan pemogokan, dengan upah yang lebih tinggi hasil yang umum. Roti menjadi lebih terjangkau; pada tahun 1793, harga roti adalah enam sousi.
Bagi petani, perubahan datang dengan cepat dan keras. Pada Juli 1789 Perancis didera oleh apa yang kemudian dikenal sebagai Di keempat belas bulan itu "Ketakutan Besar.", Sebuah kerusuhan di Bastille, sebuah penjara Paris dan gudang senjata, telah mengakibatkan kematian lebih dari seratus orang. Kerusuhan dimulai ketika warga Paris-takut bahwa tentara baru-baru ini dikirim ke kota itu oleh Raja Louis XVI mungkin memutuskan untuk menyerang penduduk-mulai mengumpulkan senjata di Bastille. Pemberontakan serupa terhadap pemerintah diikuti. Warga pedesaan mulai mendengar desas-desus bahwa Raja Louis XVI memerintahkan pasukannya ke pedesaan Prancis untuk menyumbat pemberontakan petani. Petani takut mulai membakar dan menjarah manor, menghancurkan catatan feodal, dan reclaiming apa yang sebelumnya tanah umum. Pada tanggal 4 Agustus 1789, khawatir bahwa demonstrasi tidak akan berhenti, bangsawan bangsa setuju untuk menyerahkan sebagian hak-hak feodal mereka. Keputusan ini dikodifikasikan satu minggu kemudian oleh Majelis Nasional. Petani kini bebas untuk mendapatkan upah mereka sendiri, tidak dibebani oleh perpuluhan feodal; elemen ekonomi hak asasi manusia telah menjadi kenyataan bagi bangsa miskin pedesaan. Kebebasan ekonomi bagi buruh perkotaan juga melebar selama revolusi. Penghapusan serikat diperbolehkan pengrajin lebih berbagai peluang-tunities untuk mencari pekerjaan, tidak dibebani oleh sistem hirarki yang rumit. Lokakarya didirikan di seluruh kota-kota sumber lapangan kerja bagi perempuan miskin. Buruh perkotaan sering melakukan pemogokan, dengan upah yang lebih tinggi hasil yang umum. Roti menjadi lebih terjangkau; pada tahun 1793, harga roti adalah enam sousi.
Kemenangan
besar pertama dari borjuis adalah membentuk kembali dari Estates-General ke
Majelis Nasional. Pada tanggal 5 Mei 1789, Raja Louis XVI yang diselenggarakan
Estates-General untuk pertemuan pertama dalam 175 tahun untuk membahas solusi
untuk kesengsaraan ekonomi Prancis. Para delegasi juga diperdebatkan tentang
cara pemungutan suara harus dilanjutkan dan apakah sistem perwakilan harus
diubah. Estate Ketiga berjalan keluar dari pertemuan itu ketika dua lainnya
perkebunan menolak untuk mengubah metode tradisional suara. Pada tanggal 17
Juni 1789, Estate Ketiga mengadakan pertemuan sendiri dan mendeklarasikan diri
Majelis Nasional, mengundang para delegasi dari dua kawasan lain untuk
bergabung. Dalam estimasi Nora Temple, penulis buku The Road to 1789: Dari
Reformasi ke Revolusi di Prancis, pembentukan Majelis Nasional "[adalah]
secara teknis awal revolusi karena Estate Ketiga, dan beberapa ulama yang
dengan tahap itu bergabung itu, tahu bahwa mereka mengklaim kekuasaan berdaulat
ketika mereka diasumsikan judul Majelis Nasional "Sebuah istirahat dari
monarki
dari apa yang
akan dikenal sebagai rezim lama, telah resmi dimulai.
Pencapaian
kedua dari Majelis Nasional, dan salah satu yang memiliki pengaruh terbesar
pada konsep hak asasi manusia modern, adalah adopsi dari Deklarasi Hak Manusia
dan Warga Negara pada tanggal 26 Agustus 1789. Debat tentang apa yang akan
dimasukkan dalam dokumen mulai awal bulan, yang berpuncak pada keputusan untuk
pare bawah dua puluh empat awalnya dipahami hak untuk tujuh belas. Deputi
Majelis berdebat seberapa besar pengaruh Deklarasi Amerika Serikat Kemerdekaan
harus ada di dokumen, perselisihan kepala adalah apakah pemahaman Amerika
kesetaraan bisa ditransfer berhasil untuk sebuah negara dengan sejarah panjang
aristokrasi dan feodalisme. Pada akhirnya, sementara Deklarasi Hak Manusia dan
Warga Negara yang sebagian dipengaruhi oleh pendahulunya Amerika, dokumen
Perancis membuktikan unik dan abadi dengan caranya sendiri. Yang paling penting
bagi banyak kaum revolusioner, adalah bahwa deklarasi membantu kelas menengah
Prancis mencapai tujuan terbesarnya: kodifikasi hak-hak politik, sosial, dan
sipil dasar.
Para sejarawan
telah lama disepakati bahwa beberapa dokumen telah lebih berpengaruh dalam
sejarah Barat dari deklarasi. Geoffrey terbaik, editor Revolusi Permanen:
Revolusi Perancis dan Legacy nya, 1789-1989, berpendapat bahwa Deklarasi Hak
Manusia dan Warga Negara adalah penting karena pemahaman realistis bahwa agar
bermanfaat, hak yang tidak bisa abstrak . Sebaliknya, mereka harus
dikodifikasikan dalam yang berfungsi dengan baik konstitusi. Sebagai opines
Terbaik, "adalah sejarah modern kaya contoh negara dengan konstitusi yang
berbunyi sangat baik, tetapi dalam fungsi yang ada tangkapan tersembunyi atau
kegagalan yang praktis sampah mereka sejauh hak asasi manusia pergi." Best
lebih lanjut menjelaskan bahwa deklarasi itu adalah penting prestasi karena
dokumen yang menyatakan hak-hak Prancis sebagai manusia dan sebagai bangsa,
tanpa memandang penguasa sebelumnya atau saat ini. Paragraf pembukaan bantuan
deklarasi menggambarkan apa Lynn Hunt, dalam pengantar ke Revolusi Prancis dan
Hak Asasi Manusia: Sebuah Sejarah Singkat Dokumenter, menjelaskan sebagai
"Visi pemerintah berdasarkan prinsip-benar berbeda dengan monarki"
Majelis Nasional:
Majelis
Nasional mengakui dan menyatakan, di hadapan dan di bawah naungan Yang
Mahatinggi, hak mengikuti manusia dan warga negara.
1. Pria yang lahir
dan tetap bebas dan sama dalam hak. Perbedaan sosial dapat hanya didasarkan pada
utilitas umum.
2. Tujuan dari
setiap asosiasi politik adalah pelestarian alam dan yg tdk dpt diceraikan
[jelas] hak-hak manusia. Hak-hak ini kebebasan, properti, keamanan, dan
ketahanan terhadap penindasan.
3. Sumber
kedaulatan semua pada dasarnya di negara ini; tubuh, individu tidak dapat
menggunakan wewenang yang tidak melanjutkan dari itu dalam hal biasa.
Deklarasi Hak Manusia dan
Warga Negara telah terbukti menjadi
salah satu dokumen paling berpengaruh
dalam sejarah, yang telah mempengaruhi upaya untuk hak asasi manusia di tidak hanya Eropa tetapi
di seluruh dunia. Prestasi
lain selama Revolusi Perancis ternyata kurang abadi.
Wanita Perancis, yang telah diuntungkan selama tahap awal revolusi, menemukan diri mereka bertentangan dengan
Jacobin, pihak radikal yang dipimpin oleh Robespierre Maximilien de dan
Georges Danton. Kaum Jacobin
naik ke tampuk kekuasaan pada tahun 1792
dan mendirikan Republik Perancis pertama. Percaya bahwa perempuan
tidak termasuk dalam bidang
politik, pemerintah Jacobin
ditutup klub politik
perempuan pada November 1793.
Konvensi-badan pengatur dari Republik Prancis-memiliki membuat keputusan itu setelah mendengar
laporan oleh André Amar, yang menyarankan bahwa
akan lebih berbahaya untuk
memberi perempuan kekuasaan terlalu banyak politik. Dia menyatakan, "Perempuan yang dibuang oleh organisasi mereka untuk suatu perangsangan berlebihan yang akan mematikan dalam
urusan publik. Kepentingan negara akan segera dikorbankan untuk segala sesuatu yang semangat dalam gairah dapat menghasilkan di jalan kesalahan dan gangguan. "Beberapa wanita revolusioner lebih menonjol tidak hanya kehilangan hak-hak mereka tapi juga kehidupan mereka. Pemerintahan Jacobin telah
dikaitkan dengan Pemerintahan Teror, hamparan hampir setahun penuh antara jatuhnya 1793
dan musim panas tahun 1794 ketika
pemerintah menahan dan membunuh lebih dari dua puluh ribu orang itu diyakini secara
politik berbahaya, termasuk
perempuan yang diyakini gagal dalam peran mereka sebagai istri taat dan
ibu. Olympe de gouges dan Marie-Antoinette juga menjadi korban. Nasib wanita Perancis tidak membaik setelah Thermidorians lebih
moderat menggulingkan rezim
Jacobin pada bulan Juli 1794. Lokakarya Perempuan
dibubarkan pada tahun 1795, dengan pemerintah mendesak perempuan untuk bekerja di rumah agar mereka bisa lebih baik istri dan ibu.
Keuntungan sederhana oleh
masyarakat miskin perkotaan juga
terbukti berumur pendek. Revolusi
selama satu dekade, yang bertepatan dengan perang melawan musuh beberapa
Eropa, didera ekonomi
Perancis sudah rentan.
Bahan makanan yang terjangkau terus menjadi masalah bagi keluarga perkotaan. Meskipun
kerusuhan dan upaya Konvensi untuk menjamin ketentuan yang memadai bagi kaum miskin kota,
tingginya biaya roti tetap masalah. Pada tahun 1792 penimbunan disebabkan kenaikan
biaya gula. Levy,
Applewhite, dan Johnson menjelaskan,
"ditimbun Spekulan toko besar produk kolonial
seperti gula, kopi, dan teh di harapan keuntungan masa depan dari sup habis-lapisan." Kekhawatiran atas alokasi yang tidak sama dari telur dan mentega menimbulkan
kerusuhan pada 1793. Pekerja
perkotaan kehilangan kekuatan
ekonomi yang mereka peroleh ketika
Majelis Nasional meloloskan
undang-undang Le Chapelier
tahun 1791, yang melarang koalisi semua pekerja
dan rakitan. Sebuah September 1793 hukum ditempatkan
batas upah. Kebebasan
dari rasa lapar dan ingin pernah menjadi benar dicari
yang paling sungguh-sungguh oleh kaum miskin kota, tapi itu hak mereka tidak dapat menikmati.
Akhir dari feodalisme adalah
di permukaan prestasi yang signifikan
bagi para petani, yang tidak lagi
menderita beban iuran
yang berlebihan dan pajak. Namun tidak semua petani
mendapat manfaat yang sama dari revolusi. Sejarawan George
Lefebvre menunjukkan bahwa hanya kaya petani
mampu membeli properti
Gereja, yang telah menjadi tersedia untuk pembelian ketika Majelis
Nasional menyita tanah yang dipegang oleh ulama. Selain itu, ia menjelaskan, para penguasa
yang telah mendominasi pedesaan sebelum revolusi itu hanya diubah oleh revolusi
menjadi tuan tanah yang masih dipegang sebagian besar kekuatan ekonomi dan politik di Perancis pedesaan. Dia menulis, "Konsekuensi
Revolusi dari 1789
sampai Teror itu, untuk sebagian besar, secara sosial konservatif. Efek dari banyak
undang-undang periode ini dimainkan secara langsung untuk kepentingan kelompok yang telah melakukan
dengan baik pada akhir rezim lama. "
Orang-orang dari kelas menengah Prancis telah meningkat kekuatan ekonomi mereka sepanjang abad kedelapan belas melalui perdagangan
dan industri dan telah secara bertahap mendapatkan status sosial
melalui pernikahan ke keluarga kelas atas.
Untuk kelompok ini, tujuan revolusioner utama adalah untuk mencapai tingkat sepadan kekuatan politik. Setelah
keinginan-keinginan itu terpenuhi
dengan berlalunya Deklarasi Hak Manusia dan Warga
Negara dan pembentukan sebuah
pemerintahan yang tidak mendukung
kaya atau Gereja, kaum borjuis memiliki sedikit
lain dengan permintaan. Dengan
revolusi yang, pada akhirnya,
pada dasarnya konservatif, tidaklah
mengherankan bahwa orang-orang dari
kelas menengah yang paling
diuntungkan adalah mereka yang mampu
menikmati kekayaan barunya kepemilikan tanah dan bisnis bahwa revolusi yang dibawa. Selama mereka tetap ekonomis
yang kuat, dan selama monarki dan aristokrasi yang kuat tetap menjadi sesuatu dari masa lalu, kelas menengah tampak
senang tetap di mana mereka berada.
Revolusi
efektif berakhir pada tanggal 10 November, 1799 ketika Napoleon Bonaparte
memimpin kudeta terhadap pemerintah dan menyebut dirinya sebagai Konsul
Pertama, ia menyatakan revolusi lebih pada 15 Desember. Emmanuel-Joseph Sieyès,
yang berpartisipasi dalam kudeta itu, menulis sebuah konstitusi baru-yang tidak
menyebutkan hak asasi manusia atau kebebasan, bukan menekankan hak perdamaian,
keamanan, dan properti. Konstitusi ini diikuti oleh Kode Napoleon, serangkaian
hukum yang konon dijamin kesetaraan dalam hukum, tetapi disukai orang kaya.
Napoleon mendukung orang kaya terus berlanjut sepanjang pemerintahannya. Pada
tanggal 1 Maret 1808, Napoleon menciptakan lebih dari tiga ribu judul mulia.
Bagi seorang pria yang disebut-sebut gagasan meritokrasi-orang meningkatkan
posisi sosial mereka melalui bakat, bukan kelahiran Napoleon tampaknya memiliki
sikap kurang thanwarm terhadap aspirasi politik dan ekonomi kelas Prancis lebih
rendah. Konsolidasi kekuasaan-Nya mengakhiri kebebasan politik borjuis, karena
tidak ada lagi badan legislatif nasional yang kelas menengah bisa mendominasi.
Masyarakat
miskin perkotaan dan pedesaan juga terpengaruh di bawah pemerintahan Napoleon.
Napoleon melanjutkan larangan serikat buruh dan buku tabungan diperkenalkan,
yang membatasi kemampuan pekerja perkotaan untuk bergerak bebas tentang bangsa.
Namun, dia menetapkan harga maksimum untuk roti dan tepung, sehingga mengurangi
ancaman kerusuhan baik kelaparan atau roti. Menurut Robert B. Holtman, penulis
Revolusi Napoleon, petani tidak selalu berjalan dengan buruk di bawah Napoleon,
karena ia mempertahankan pekerjaan revolusioner telah dilakukan (yaitu,
menghapuskan feodalisme). Namun, sarjana lain telah menegaskan bahwa Napoleon
sebagian besar tidak tertarik dalam reformasi sosial dan ekonomi yang akan
meningkatkan kualitas hidup rakyatnya miskin.
Kode Napoleon juga memiliki
efek merusak pada hak-hak
perempuan. Menulis ulang tentang
hukum perceraian memberikan
kontrol yang lebih kepada suami sementara kemajuan dalam hak waris dan harta benda juga hanyut. Meskipun
wanita Perancis kemudian berpartisipasi dalam abad kesembilan belas
negara mereka revolusi, mereka terus kekurangan hak-hak politik dasar selama
beberapa dekade lebih; tidak
sampai 1944 bahwa mereka diberi
hak untuk memilih. baru Revolusi Perancis pertama upaya republik-pada pemerintah
yang akan mewakili kepentingan semua
warganya, bukan hanya segelintir orang-pun berakhir ketika Napoleon mengambil alih. Nya aturan
sebagai diktator Prancis,
dan akhirnya memproklamirkan diri kaisar
nya, berakhir pada 1815 setelah kekalahan memalukan di kota Belgia Waterloo di tangan Inggris
Duke of Wellington, yang memimpin
pasukan gabungan Inggris,
Belgia, Hanover, dan
Belanda melawan tentara Perancis. Monarki Perancis muncul kembali di bawah Pemulihan, ketika keluarga Bourbon kembali ke tahta,
pertama dengan Raja Louis XVIII dan kemudian dengan
Charles X, saudara dari Louis XVI, dan kemudian pada abad kesembilan belas dengan Louis Philippe. Keponakan Napoleon
Louis Napoleon Bonaparte mengikuti jejak pamannya dengan menyatakan dirinya kaisar pada tahun 1852.
Meskipun kekuatan dari kedua raja pertama dibatasi oleh
konstitusi (sebagaimana juga pernah terjadi untuk Louis XVI selama tahun
terakhirnya sebagai raja), jijik untuk pengembalian monarki menyebabkan
revolusi 1830 dan 1848. Selama revolusi, kelas bawah dan menengah Perancis
berjuang untuk mendapatkan kembali hak-hak mereka telah memperoleh antara 1789
dan 1799. Revolusi tahun 1830 berasal dari kekhawatiran bahwa Charles X
berusaha kembali ke monarki absolut. Pada bulan Juli 1830 raja mengeluarkan
peraturan yang membatasi kebebasan pers, dibubarkan Chamber, yang baru terpilih
liberaldominated Deputi (legislatif Perancis), dan mengurangi jumlah pemilih
yang berhak. Pekerja dan kelas menengah berdemonstrasi menentang raja, yang
segera melarikan diri ke Inggris. Louis Philippe, Duke of Orleans, menggantikan
dia sebagai raja. Pemerintahan Philippe berlangsung hingga 1848. Frustrasi atas
ekonomi gagal, korupsi politik, dan pembatasan suara menyebabkan Revolusi 1848,
revolusi ketiga Prancis dalam enam puluh tahun. Akhirnya, setelah revolusi pada
tahun 1870, Prancis mampu membangun republik, dan bahwa sistem pemerintahan
tetap utuh selama lebih dari 130 tahun, kecuali untuk jangka waktu empat tahun
ketika Nazi menduduki negara itu selama Perang Dunia II.
Penyair Inggris
William Wordsworth menulis pada 1804 puisinya, "Revolusi Perancis Seperti
Ini Muncul untuk Penggemar," "Bliss adalah di subuh yang masih hidup!
Tetapi untuk menjadi muda itu sangat surga "Bagi wanita Perancis, miskin,
dan kelas menengah, tahun-tahun awal revolusi! Mungkin memang tampak surgawi.
Mereka menemukan diri mereka bebas untuk menyatakan keinginan mereka untuk
suara politik dan ekonomi di Perancis baru. Namun, seperti revolusi
melanjutkan, tindakan kepemimpinan republik fledging jelas menunjukkan bahwa
kepercayaan para pemimpin baru 'dalam hak asasi manusia menyebar ke laki-laki
atas dan kelas menengah tetapi lebih jauh lagi. Kebebasan yang dialami oleh
kelompok lessprivileged Prancis, meskipun singkat, akhirnya merangsang selera
mereka untuk kebebasan lebih. Revolusi Perancis yang dimulai pada tahun 1789
mungkin telah berakhir pada 1799, tapi keinginan warganya untuk kebebasan akan
terus selama beberapa dekade seterusnya.
Dalam Menentang
Viewpoints dalam Sejarah Dunia: Revolusi Perancis, kontributor mengevaluasi
penyebab, kontroversi, dan efek dari revolusi dalam bab-bab berikut: Penyebab
Revolusi, The Acara Kontroversial Revolusi, Perubahan Sosial dalam Revolusi
Perancis, sejarawan Evaluasi Revolusi Perancis. Dalam pandangan mereka penulis
menunjukkan bagaimana pencarian HAM berkembang di luar Inggris dan Amerika
Serikat untuk memasukkan bangsa ketiga, satu bertekad untuk pindah dari monarki
ke modernitas.
Ide hak asasi
manusia, yaitu gagasan bahwa seseorang memiliki seperangkat hak dilanggar hanya
atas dasar manusia tanpa memandang status hukum, asal atau hukuman atas
kejahatan, muncul sebagai ide dari Humanisme pada periode Modern Awal dan
menjadi posisi di Zaman Pencerahan abad ke-18.
Gerakan hak
asasi manusia muncul pada 1970-an, terutama dari mantan sosialis timur dan
barat Eropa, dengan kontribusi besar juga dari Amerika Serikat dan Amerika
Latin. Gerakan ini dengan cepat kental sebagai aktivisme sosial dan retorika
politik di banyak negara meletakkannya tinggi dalam agenda dunia. [1] Pada abad
ke-21, Moyn berpendapat, gerakan hak asasi manusia berkembang di luar asli
anti-totalitarianisme untuk mencakup penyebab yang melibatkan kemanusiaan. dan
sosial dan ekonomi di Dunia berkembang. [2]Beberapa pengertian tentang
kebenaran hadir dalam hukum kuno dan agama kadang-kadang secara retrospektif
termasuk dalam "hak manusia" panjang. Sementara filsuf Pencerahan
menyarankan kontrak sosial antara penguasa sekuler dan, memerintah tradisi kuno
berasal dari kesimpulan yang sama pengertian tentang hukum ilahi, dan, dalam
filsafat Helenistik, hukum alam.
Banyak ide
dasar yang animasi gerakan dikembangkan pada masa setelah Perang Dunia Kedua
dan kekejaman Holocaust, yang berpuncak di adopsi dari Deklarasi Universal Hak
Asasi Manusia di Paris oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1948. Dunia kuno tidak
memiliki konsep hak asasi manusia universal [5]. Masyarakat Kuno memiliki
"sistem rumit tugas ... konsep keadilan, legitimasi politik, dan
berkembang manusia yang berusaha untuk mewujudkan martabat manusia, berkembang,
atau kesejahteraan sepenuhnya independen hak asasi manusia "[6]. Konsep
modern tentang hak asasi manusia yang dikembangkan selama periode modern awal,
di samping sekularisasi Eropa Yahudi-Kristen etika. [7] pelopor sebenarnya dari
wacana hak asasi manusia adalah konsep hak alami yang muncul sebagai bagian
dari tradisi abad pertengahan hukum alam yang menjadi menonjol selama
Pencerahan dengan filsuf seperti John Locke, Francis Hutcheson, dan
Jean-Jacques Burlamaqui, dan menonjol dalam wacana politik Revolusi Amerika dan
Revolusi Prancis.
Dari dasar ini,
manusia modern hak argumen muncul selama paruh kedua abad kedua puluh.
Pembentuk gel sebagai aktivisme sosial dan retorika politik di banyak negara
meletakkannya tinggi dalam agenda dunia. [8] "Semua manusia dilahirkan bebas dan sama dalam
martabat dan hak. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan harus bertindak
terhadap satu sama lain dalam semangat persaudaraan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar